Jakarta – Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyinggung isu politik uang atau money politic di Pilkada serentak 2024. Dia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
Hal ini disampaikan Cak Imin saat membuka Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan Jakarta pada Sabtu (30/11/2024). Kendati dia mengklaim, PKB menang di sejumlah daerah tanpa politik uang.
“Kemarin kita semua prihatin, pemilihan kepala daerah yang diwarnai oleh money politic, kompetisi yang tidak sehat, dan berbagai macam evaluasi yang harus kita lakukan bersama-sama sebagai kekuatan bangsa,” kata Cak Imin.
Cak Imin bercerita saat dirinya bercengkarama dengan Cagub Riau usungan PKB Abdul Wahid. Abdul Wahid bilang kepada Cak Imin akan sulit menang jika tanpa uang. Cak Imin lalu menyebut, Abdul menang tanpa mengeluarkan uang.
“Tadi saya kumpul sama pemenang Gubernur Riau, kemarin kita bilang ini gawat, Pilkada tanpa uang susah menang. Ini gawat, demokrasi kita mengalami pelemahan yang sangat mengerikan karena rakyat memilih karena uang,” cerita Cak Imin.
“Menang menjadi gubernur tanpa mengeluarkan uang berarti kita perlu evaluasi kritik kita terhadap Pilkada masih ada modal, sahabat Abdul Wahid ini menang tanpa uang,” sambungnya.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Cak Imin mengungkap nominal uang yang mesti dikeluarkan untuk mengamankan satu suara ialah sebesar Rp 300 ribu.
“Hasil survei (mengungkap), pakai uang itu minimal Rp 300 ribu baru bisa diterima. Kalau cuman Rp 100 ribu enggak akan diterima oleh rakyat. Karena tahu itu, Pak Wahid, daripada uang Rp 300 ribu persoalan lebih baik tidak usah keluar karena memang gak ada,” beber Cak Imin.
Lebih jauh, Cak Imin pun telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi itu. Mereka turut membahas perihal perbaikan pada sistem Pilkada.
“Kita berharap sistem pemilihan kita harus dievaluasi sehingga tidak berbiaya tinggi dan saya juga sempat diskusi dengan pak presiden,” tutur Cak imin.
“Bagaimana agar pembelajaran pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan penyempurnaan paket UU pemilu dan paprol, UU politik, itu masuk dalam perbaikan-perbaikan sehingga tidak mengurangi kemuliaan kompetisi yang sehat,” terangnya.
Presiden Prabowo, lanjut Cak Imin, menyatakan akan berkomitmen untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem dalam kontestasi politik di Indonesia.
“Ya beliau (Prabowo mengatakan) ayo kita sempurnakan melalui undang-undang,” pungkas dia. (detik)
