Medan – Kader PDIP di Sumut menggalang cap jempol darah sekaligus mimbar bebas di Jalan Hayam Wuruk, Kota Medan. Kegiatan itu disebut sebagai bentuk dukungan mereka kepada Megawati Soekarnoputri agar tetap menjadi Ketua Umum PDIP di Kongres tahun depan.
“Cap jempol darah itu bagian dari komitmen seluruh kader untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Ketua Umum Profesor Hj Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader menginginkan Profesor Hj Megawati Soekarnoputri kembali mengambil alih kepimpinan menjadi Ketua Umum pada Kongres ke depan untuk menjaga kekuatan PDI Perjuangan itu,” kata Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Bidang Komunikasi Politik Aswan Jaya, Sabtu (28/12/2024).
Sorot Politik: Demi Megawati, Kader PDIP di Sumut Galang Cap Jempol Darah
Pengumpulan cap jempol darah dan mimbar bebas itu awalnya dilaksanakan pada 27-28 Desember 2024. Namun diperpanjang sampai 8 Januari 2025 sebagai catatan dihentikan selama tahun baru.
Aswan menjelaskan jika mimbar bebas ini dihadirkan dalam rangka HUT PDIP ke-52. Selain itu, kehadiran mimbar bebas itu juga untuk menyikapi situasi PDIP yang disebut sedang diobok-obok oleh Mulyono.
“Mimbar bebas ini dalam rangka hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52, sekaligus juga menyikapi situasi politik dimana PDI Perjuangan dalam situasi yang sedang diawut-awut atau diobok-obok oleh satu kekuatan yang kami sebut kekuatan Mulyono,” jelasnya.
Oleh karena itu, PDIP merapatkan barisan mulai dari DPP hingga anak ranting. Nantinya kader bakal menyampaikan sikap politiknya di mimbar bebas itu.
“Untuk itu lah kami merapatkan barisan, seluruh kader dari tingkat DPP sampai tingkat anak ranting untuk menyampaikan sikap politiknya dalam satu barisan dari ancaman rongrongan kekuatan politik yang datang dari luar,” ucapnya.
Aswan menuturkan jika kader nanti bisa menyampaikan orasi mulai dari supremasi hukum hingga isu sosial politiknya lainnya. Pihaknya juga bakal mengundang politisi hingga budayawan dalam mimbar bebas itu.
“Mimbar bebas ini akan kita lakukan sampai 8 Januari dengan berbagai tema, supremasi hukum, ekonomi politik, isu-isu buruh tani nelayan, isu-isu konflik agraria, isu-isu demokratisasi dan sebagainya dengan mengajak berbagai tokoh politisi, pakar hukum, budayawan dan lain sebagainya akan kami kasih panggung,” tutupnya. (detik)
