Medan, SeputarSumut — Langkah konkret untuk meningkatkan kelayakan hidup warga terdampak bencana di Sumatera Utara kini disuarakan oleh anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Manaek Hutasoit. Ia mendesak agar pemerintah segera mempercepat proses pemindahan masyarakat ke hunian yang lebih representatif guna mengakhiri masa sulit pascabencana.
Tuntutan ini muncul sebagai respons atas situasi memprihatinkan di lapangan, di mana masih ditemukan warga yang terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian. Padahal, peristiwa bencana alam yang melanda beberapa wilayah tersebut sudah berlalu sekitar empat bulan lamanya.
Sorot Politik: Desakan Percepatan Relokasi Korban Bencana: Legislator Golkar Sumut Minta Pemerintah Gerak Cepat
Persoalan administratif ditengarai menjadi penghambat utama dalam proses penanganan ini. Menurut analisis Manaek, lambatnya tahapan verifikasi serta pendataan korban mengakibatkan rencana relokasi menuju hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) belum juga terwujud hingga saat ini.
“Kami mendorong seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, untuk mengakselerasi proses verifikasi data para korban. Langkah ini krusial agar warga dapat segera menempati tempat tinggal yang jauh lebih layak,” tegas Manaek saat memberikan keterangan kepada Mistar, Jumat (27/3/2026).
Potensi munculnya masalah baru menjadi kekhawatiran besar jika warga dibiarkan terlalu lama berada di pengungsian. Manaek menilai kondisi tersebut tidak hanya merampas kenyamanan, tetapi juga mengancam aspek kesehatan, stabilitas keamanan, hingga melumpuhkan produktivitas ekonomi masyarakat terdampak.
Implementasi di tingkat daerah juga disorot tajam oleh Manaek, terutama terkait keselarasan dengan instruksi pimpinan nasional. Ia mengingatkan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa korban bencana tidak boleh dibiarkan berlama-lama di pengungsian, namun realisasinya di Sumatera Utara dianggap masih jauh dari maksimal.
“Instruksi Presiden harus dijadikan pedoman utama bagi semua instansi untuk bekerja lebih taktis. Tujuan kita adalah memastikan masyarakat bisa kembali pada ritme kehidupan normal dan memperoleh hak-hak mereka secara patut,” ujar legislator yang mewakili daerah pemilihan Tapanuli Tengah dan Sibolga ini.
Koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar skema relokasi tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian. Manaek menyarankan agar pembangunan huntara dijadikan prioritas solusi jangka pendek yang mendesak, sembari pemerintah secara paralel mematangkan persiapan infrastruktur huntap sebagai penyelesaian jangka panjang.
Ketidakpastian mengenai jadwal relokasi saat ini masih menyelimuti benak para penyintas bencana. Minimnya fasilitas di titik-titik pengungsian membuat mereka berada dalam posisi sulit untuk menjalankan rutinitas harian, baik dalam hal bekerja maupun menjaga kecukupan kebutuhan keluarga.
Informasi lapangan yang dihimpun menunjukkan bahwa pola pengungsian warga cukup beragam, khususnya di wilayah Tapanuli Tengah. Sebagian dari mereka memilih menumpang di kediaman sanak saudara sembari menanti kabar pasti mengenai ketersediaan hunian sementara dari otoritas terkait.
Guna memastikan janji pemerintah terpenuhi, Manaek berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan penanganan pascabencana. Ia menegaskan akan mengawal setiap kebijakan agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sepenuhnya mengutamakan kepentingan rakyat yang sedang tertimpa musibah.(*/mst)
