Medan, SeputarSumut — Anggota Komisi IV DPRD Medann Zulham Efendi menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menurunkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum.
Menurut Zulham Efendi, langkah yang diambil Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta mencerminkan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan terjangkau.
Sorot Politik: Dewan Dukung Kebijakan Pemko Medan Turunkan Tarif Parkir
“Kami menyambut baik penyesuaian tarif parkir ini. Penurunan tarif untuk roda dua menjadi Rp2.000 dan roda empat menjadi Rp4.000 adalah bentuk kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Tapi, kita akan terus mendorong adanya pembenahan disektor ini terus dilakukab sehinga kebocora sektor ini yang bisa mempengaruhi PAD juga bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujar Zulham kepada Wartawan di Medan, Kamis (25/02/2026)
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan ini mengatakan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan semangat stimulus ekonomi di tengah tantangan daya beli masyarakat.
“Dengan tarif yang lebih rasional, beban pengeluaran harian warga, khususnya pelaku UMKM dan pekerja, dapat sedikit berkurang,” katanya.
Zulham juga mengapresiasi langkah Pemko Medan dalam memperkuat tata kelola perparkiran melalui pembentukan Satgas, penerapan pembayaran digital QRIS, serta penegasan kewajiban jukir menggunakan atribut resmi dan memberikan karcis.
“Penataan sistem, transparansi pembayaran, dan peningkatan kualitas SDM jukir adalah kunci. Kebijakan ini akan berdampak maksimal jika pengawasan berjalan konsisten dan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus memaksimalkan PAD dari sektor ini,” tegasnya.
Zulham berharap sektor retribusi parkir ini bisa menjadi primadona PAD dalam mendukung pembangunan di Kota Medan. Dan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan benar-benar memberikan dampak positif bagi warga Kota Medan.
“Kami berharap kebijakan ini menjadi momentum pembenahan parkir secara menyeluruh: tarif yang wajar, pelayanan yang profesional, dan tata kelola yang transparan. Jika ini konsisten, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat,” pungkasnya.(BEN)
