Jakarta, SeputarSumut — Rencana militer Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memasuki babak baru dengan munculnya opsi pengiriman pasukan khusus ke wilayah Iran. Langkah ekstrem ini dipertimbangkan untuk menyerbu berbagai fasilitas nuklir bawah tanah yang bersifat rahasia guna menyita persediaan uranium yang telah diperkaya oleh negara tersebut. Strategi ini muncul sebagai salah satu target utama Trump dalam upayanya menekan kekuatan Iran selain dari misi utamanya untuk menggagalkan pengembangan senjata pemusnah massal oleh rezim Teheran.
Berdasarkan laporan BBC yang menghimpun pandangan dari sejumlah pakar militer serta mantan pejabat pertahanan Amerika Serikat, misi penyerbuan ini dikategorikan sebagai operasi yang memiliki tingkat kesulitan sangat tinggi dan risiko yang besar. Para ahli memperkirakan bahwa upaya untuk merebut stok bahan nuklir tersebut akan melibatkan pengerahan pasukan darat dalam skala tertentu dan diprediksi membutuhkan waktu pengerjaan mulai dari hitungan hari hingga beberapa pekan. Mantan pejabat pertahanan, Mick Mulroy, bahkan menyebutkan bahwa upaya mengamankan cadangan uranium tersebut berpotensi menjadi salah satu operasi khusus paling kompleks dalam catatan sejarah militer.
Dunia Internasional: Donald Trump Pertimbangkan Kirim Pasukan Khusus ke Iran untuk Rebut Persediaan Uranium Bawah Tanah
Selain rencana penyerbuan fasilitas nuklir, pemerintahan Donald Trump dikabarkan tengah mengkaji beberapa alternatif militer lainnya untuk menekan Teheran. Salah satu skenario yang muncul adalah kemungkinan Amerika Serikat mengambil alih Pulau Kharg dengan tujuan memaksa Iran agar membuka kembali akses di Selat Hormuz secara penuh. Penggunaan ancaman kekuatan militer ini juga dipandang sebagai instrumen tekanan agar Iran bersedia kembali ke meja negosiasi guna membahas kesepakatan baru.
Merespons kabar tersebut, pihak Teheran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa kepemilikan uranium yang telah diperkaya merupakan kedaulatan yang tidak bisa ditawar. Dalam pernyataannya di televisi pemerintah, Baqaei menyatakan dengan tegas bahwa aset uranium milik Iran tidak akan dipindahkan ke lokasi mana pun. Iran juga secara konsisten berargumen bahwa seluruh aktivitas pengembangan nuklir mereka ditujukan untuk keperluan energi sipil dan bukan untuk tujuan ofensif atau militer.
Data terbaru mengenai kekuatan nuklir Iran sendiri menjadi perhatian serius dunia internasional, terutama setelah adanya laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Jerusalem Post mengabarkan bahwa untuk pertama kalinya, IAEA mengungkap keberadaan lokasi penyimpanan bawah tanah yang berisi uranium dengan tingkat kemurnian mencapai 60 persen. Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena telah mendekati ambang batas 90 persen yang merupakan standar untuk pembuatan senjata nuklir. Pantauan citra satelit pada Februari 2026 juga menunjukkan adanya pembangunan atap baru di fasilitas nuklir Isfahan yang sebelumnya sempat mengalami kerusakan.
Melansir laporan Al Jazeera, persediaan uranium Iran dengan tingkat kemurnian 60 persen saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 440 kilogram atau setara dengan 970 pon. Kepala IAEA, Rafael Grossi, menyampaikan peringatan bahwa jumlah tersebut secara teoritis sudah cukup untuk memproduksi lebih dari 10 hulu ledak nuklir. Meskipun Iran menyatakan kesediaan untuk mendiskusikan penurunan level pengayaan dalam beberapa perundingan, mereka tetap menolak keras tuntutan Amerika Serikat yang menginginkan pembongkaran total seluruh program nuklir nasional mereka.
Konflik mengenai program nuklir ini merupakan kelanjutan dari kegagalan diplomasi masa lalu, khususnya terkait Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang disusun pada tahun 2015 di era Presiden Barack Obama. Perjanjian tersebut sejatinya membatasi tingkat pengayaan uranium Iran dan mewajibkan adanya inspeksi internasional secara rutin. Namun, ketegangan meningkat tajam setelah Donald Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan internasional tersebut pada masa jabatan pertamanya, yang kemudian memicu Iran untuk kembali meningkatkan aktivitas nuklirnya hingga ke tingkat yang saat ini sangat dikhawatirkan oleh Washington.(*/cnni)
