Jakarta – Ketua Komisi V DPR, Lasarus, meminta agar komunitas ojek online (ojol) dan sopir taksi online yang melakukan demonstrasi di berbagai lokasi agar tetap tertib.
Lasarus menyatakan bahwa DPR akan mendengarkan masukan dari pengemudi ojol mengenai regulasi baru pada minggu depan.
Lintas Nasional: DPR Komisi V Dijadwalkan Dengarkan Masukan dari Pengemudi Ojek Online Pekan Depan
Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama aksi demonstrasi untuk menciptakan suasana yang kondusif.
Lasarus juga berharap agar semua pihak dapat berpartisipasi dengan cara yang baik dan teratur.
DPR berkomitmen untuk memperhatikan aspirasi pengemudi ojol dalam pembahasan regulasi yang akan datang.
“Jadi, pesan kami tentu kepada teman-teman. Pesan ojol yang hari ini melaksanakan demo ya, apa namanya, kami berharap ini dilaksanakan dengan tertib dan damai ya,” kata Lasarus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Lasarus mengatakan Komisi V akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan perwakilan ojol pada Senin (26/5) mendatang. Lasarus menyebut hari ini DPR akan mendengar lebih dulu aspirasi yang disampaikan oleh komunitas ojol.
“Kami sudah menangkap aspirasi dari teman-teman dan Komisi V akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan ojol ini hari Senin, jam 13.00 WIB siang,” kata Lasarus.
“Kemarin sudah kami sepakatin dengan pimpinan DPR ya. Jadi, hari ini kami mungkin mendengar dulu lah apa yang menjadi tuntutan. Tadi sudah disampaikan di banyak media ya, bahwa ada beberapa tuntutan,” tambahnya.
Hingga kini belum ada aturan yang jelas terkait angkutan online di Indonesia. Lasarus mengatakan ada kemungkinan aturan terkait angkutan online akan disatukan dengan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) atau dibuatkan regulasi baru.
“Dan, menurut kami itu sah-sah saja. Hanya memang kondisi hari ini, angkutan online ini kan belum diatur ya. Ini seyogianya harusnya diatur diikat dengan undang-undang,” ujar Lasarus.
“Salah satunya, kami akan mengusulkan apakah nanti nempel di revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau nanti kami buat undang-undang baru, yaitu sistem transportasi nasional,” imbuhnya.(sg/detik)
