Medan, SeputarSumut – Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Aripay Tambunan, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Kritik ini muncul sebagai respons atas lonjakan harga cabai merah yang hingga kini masih berada di level tinggi di sejumlah pasar di Sumut.
Menurut politisi dari Partai Gerindra tersebut, mahalnya harga komoditas strategis ini menjadi cerminan nyata dari lemahnya pengawasan dan sistem distribusi oleh instansi terkait. Aripay menilai hal ini terjadi meskipun data menunjukkan produksi cabai di wilayah Sumut sebenarnya cukup memadai.
Sorot Politik: Harga Cabai Merah Masih Tinggi, Satgas Pangan Sumut Dikritik Anggota DPRD
“Ini bukan semata soal panen atau gagal panen. Ini soal pengawasan distribusi dan siapa yang mengendalikan pasar. Di situlah seharusnya Satgas Pangan hadir,” ujar Aripay kepada wartawan pada Rabu (22/10/2025).
Aripay menilai tingginya inflasi yang terjadi di Sumut sebagian besar dipicu oleh pasokan cabai merah yang sempat keluar dari provinsi. Akibatnya, kebutuhan di daerah sendiri berkurang, dan harga komoditas tersebut melonjak tajam.
Ia juga menegaskan bahwa Satgas Pangan belum menjalankan fungsinya secara optimal, terutama dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan. Disparitas harga, menurutnya, sering kali timbul karena minimnya intervensi pemerintah dalam rantai pasok.
“Tak jarang, komoditas seperti cabai merah justru keluar daerah lebih dulu,” katanya, menambahkan bahwa cabai yang keluar daerah tersebut sering kembali masuk ke Sumut dengan harga yang sudah jauh lebih tinggi. Skema distribusi yang tidak terkendali inilah yang paling merugikan masyarakat.
Selain masalah distribusi, Aripay juga menyoroti minimnya perlindungan bagi para petani. Ia menggarisbawahi belum adanya asuransi pertanian yang memadai sebagai jaring pengaman ketika harga komoditas anjlok atau terjadi gagal panen, sementara pemerintah dinilai lamban dalam mengambil langkah konkret.
“Harus ada mekanisme proteksi bagi petani, terutama untuk komoditas pangan strategis. Kalau tidak ada asuransi, siapa yang melindungi mereka saat gagal panen atau harga jatuh? Pemerintah harus hadir, jangan lepas tangan,” tegas Aripay.
Untuk mengatasi masalah ini, ia menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sistem, mulai dari produksi, distribusi, logistik, hingga pengawasan pasar. Menurutnya, ketahanan pangan yang sebenarnya bukan hanya tentang ketersediaan stok, tetapi juga tentang jaminan harga yang terjangkau bagi rakyat sekaligus menguntungkan bagi petani.
Lebih lanjut, ia menilai berbagai program dan struktur organisasi yang ada, seperti Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) serta operasi pasar yang digagas Koperasi Merah Putih, belum berjalan maksimal dalam upaya menekan lonjakan harga pangan.
“Kita butuh tim yang benar-benar bekerja di lapangan dan memahami situasi nyata, bukan sekadar di atas kertas. Jangan sampai ketahanan pangan hanya jadi slogan, sementara rakyat tetap kesulitan membeli cabai dan kebutuhan pokok lainnya,” tutupnya.(*/mst)
