seputar-Jakarta | Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti hilangnya pembahasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan demokrasi dari pidato kenegaraan terakhir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR, Jumat (16/8/2024).
Adi mengatakan pidato Jokowi terlampau biasa dan tak berkesan. Jokowi, kata Adi, terlalu banyak bicara kisah sukses pembangunan dibanding agenda-agenda penting di masa mendatang.
Lintas Nasional: IKN dan Demokrasi Hilang dari Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi
“Tidak disinggung tadi sama Jokowi. Orang kan juga bertanya-tanya, kenapa tidak bicara tentang IKN? Jangan sampai ada kesan IKN ini tidak terlampau jadi prioritas,” kata Adi dalam Breaking News CNN Indonesia TV, Jumat.
Adi berpendapat seharusnya Jokowi memaparkan apa pembangunan yang harus menjadi prioritas di IKN. Apalagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga hadir dalam acara itu.
Prabowo saat ini masih menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.
Dia menilai Jokowi tak menyinggung IKN karena sudah terlampau yakin proyek itu berjalan. Meski demikian, Adi tetap menilai tak disinggungnya IKN oleh Jokowi menjadi kekurangan besar.
“Ya sepertinya Jokowi ini cukup confident bahwa IKN itu tidak perlu disampaikan dalam pidato kenegaraan,” ujarnya.
Adi juga menyoroti hilangnya pembahasan demokrasi dalam pidato kenegaraan terakhir Jokowi. Jokowi tak menyinggung soal kualitas demokrasi ataupun perhelatan demokrasi mendatang, yaitu Pilkada Serentak 2014.
Padahal, hal itu menjadi isu sentral di masyarakat. Terlebih lagi setelah indeks demokrasi Indonesia terus merosot di era kepemimpinan Jokowi.
“Misalnya indeks demokrasi kita itu turun, dikritik oleh publik, stabilitas ekonomi juga tidak terlampau bisa dibanggakan, dan seterusnya. Artinya apa? Kekurangan itu juga harus disampaikan. Kritik-kritik itu justru disampaikan oleh Puan Maharani,” ucapnya.
PR Jokowi untuk Prabowo
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sejumlah harapan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada periode awal pemerintahannya, 2025.
Jokowi berharap tingkat pengangguran terbuka hingga angka kemiskinan dapat diturunkan mulai tahun depan.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 persen-5 persen. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 persen-8 persen,” ujar dia dalam pidato nota keuangan di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (16/8).
Selain itu, ia juga berharap Indeks Modal Manusia (IMM) berada di level 0,56, Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115-120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105-108.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2024 sebesar 4,82 persen. Sementara persentase penduduk miskin per Maret 2024 adalah 9,03 persen.
Tak Singgung Anggaran Makan Gratis
Presiden Jokowi sama sekali tak menyinggung anggaran untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan Prabowo-Gibran pada 2025 mendatang dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR pada Jumat (16/8) siang.
Jokowi memang menyinggung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto. Tapi ia tak merinci besaran anggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2025.
“Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah,” kata Jokowi di DPR RI.
“Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” sambungnya.
Jokowi mengatakan makan bergizi gratis adalah bagian dari strategi kebijakan jangka pendek. Fokus program ini demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyebut anggaran makan gratis di tahun pertama sebesar Rp71 triliun. Keponakan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu mengumumkannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Thomas yang kini menjabat sebagai wakil menteri keuangan II itu mengatakan anggaran sebesar itu adalah buah kesepakatan pemerintahan Presiden Jokowi dengan Prabowo.
“Kami berkomitmen melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai 100 persen secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Senin (24/6). (cnnindonesia)
