seputar-Medan | Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Sumatera Utara mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara segera menetapkan tersangka dugaan suap dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Kabupaten Batu Bara.
“Kami mendapat informasi sejumlah pejabat OPD Pemkab Batu Bara sudah diperiksa di Mapolda Sumut dan ada juga yang diperiksa di Kantor Bupati yang baru. Untuk itu kami mendesak Kapolda segera tetapkan tersangkanya,” kata Wakil Ketua I PW IPA Sumut Said Ibnu Rulian Ahmad, Jumat (2/2/2024) di Medan.
Info Medan: IPA Sumut Desak Polda Tetapkan Tersangka Dugaan Suap PPPK di Batu Bara
Said mengaku PW IPA Sumut prihatin atas mencuatnya dugaan adanya pengutipan liar atau suap sebesar Rp50 juta per orang dengan iming-iming meloloskan peserta seleksi penerimaan PPPK di lingkungan Pemkab Batu Bara.
Ironisnya, dugaan praktik haram dalam seleksi penerimaan PPPK 2023 ini seolah menjadi sebuah fenomena dan menjadi sorotan publik karena ternyata tak hanya terjadi di Batu Bara, tetapi juga di beberapa daerah lainnya di Sumut seperti di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Langkat.
“Jadi sudah sepatutnya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian memberikan atensi yang serius untuk mengusut dugaan kecurangan maupun praktik suap dalam seleksi penerimaan PPPK di beberapa daerah ini, termasuk di Batu Bara,” tegas Said.
Masih kata Said, diketahui tahapan perekrutan PPPK di Kabupaten Batu Bara telah dimulai sejak September 2023. Pemkab Batu Bara menyediakan formasi sebanyak 354 orang terdiri atas tenaga guru 234, tenaga kesehatan 89, dan tenaga teknis penyuluh pertanian 31.
“Artinya kasus ini terjadi terjadi sebelum Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Pj Bupati yang diketahui baru menjabat mulai 27 Desember 2023,” sebutnya.
Kasus itu mencuat setelah diumumkannya hasil seleksi penerimaan PPPK Batu Bara, di mana korban-korbannya kemudian angkat bicara dan ada yang sampai membuat laporan ke Polda Sumut. Mereka mengaku dirugikan lantaran adanya kecurangan yang diduga dilakukan oknum-oknum panitia.
“Kami menduga kasus ini tidak mungkin hanya dilakukan sendirian atau hanya mengerucut pada satu pejabat OPD saja. Karena itu kami meminta Pak Kapolda periksa semua oknum yang diduga terlibat, termasuk Bupati Batu Bara yang lama,” pinta Said.
PW IPA Sumut percaya Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi bisa menyelesaikan pengusutan dugaan suap penerimaan seleksi PPPK yang telah menjadi atensi publik ini dengan bijaksana dan terukur serta terang benderang.
“Kami akan terus mengawal pengusutan kasus ini. Jika dalam minggu ini tidak ada tindakan tegas dari Kapolda, kami PW IPA Sumut akan menurunkan massa dengan membawa para korban melakukan unjuk rasa pada hari Selasa 6 Februari 2024 mendatang,” pungkas Said. (red)
