Jakarta, SeputarSumut — Kesepakatan awal untuk mengakhiri perang di Timur Tengah telah dicapai oleh Iran dan Amerika Serikat (AS), yang ditandai dengan pencabutan blokade di Selat Hormuz oleh pihak Iran. Bersamaan dengan langkah tersebut, Iran memberikan batas waktu selama satu bulan bagi AS guna menyepakati negosiasi damai secara menyeluruh.
Dalam kurun waktu 30 hari tersebut, Iran mendesak AS untuk menghasilkan kesepakatan resmi yang bertujuan menghentikan pertempuran di Iran dan Lebanon, sekaligus mengakhiri aksi blokade yang terjadi di sejumlah pelabuhan Iran. Berdasarkan kesepakatan awal yang telah disetujui kedua belah pihak, kapal-kapal komersial diizinkan untuk melewati Selat Hormuz tanpa dipungut biaya selama jangka waktu 60 hari, walaupun aturan yang akan diterapkan setelah periode tersebut berakhir masih belum dipastikan.
Dunia Internasional: Iran Cabut Blokade Selat Hormuz dan Tetapkan Tenggat Waktu Negosiasi Damai dengan Amerika Serikat
Mengingat situasi yang mulai kondusif tanpa adanya serangan lanjutan, pihak Teheran berencana menerapkan regulasi finansial baru bagi transportasi laut di kawasan tersebut. Duta Besar Iran untuk China, Abdolreza Rahmani Fazli, mengonfirmasi pada Sabtu (4/7) bahwa biaya baru bakal diberlakukan bagi kapal-kapal yang mengarungi Selat Hormuz, dengan jaminan adanya perlakuan khusus bagi negara-negara sekutu.
Saat berbicara dalam Forum Perdamaian Dunia di Beijing, Abdolreza Rahmani Fazli menyatakan bahwa Iran tengah membangun kolaborasi dan kerja sama dengan Oman untuk merumuskan pengaturan baru di jalur perairan strategis itu.
“Sebagai negara di mana Hormuz merupakan bagian dari perairan teritorialnya, kami pasti akan mengenakan biaya layanan,” ujar Fazli dalam pernyataan yang dikutip dari AFP pada Minggu (5/7).
Lebih lanjut, Fazli menjelaskan cakupan dari regulasi baru yang tengah dipersiapkan tersebut. “Pengaturan baru ini akan berkaitan dengan jaminan keamanan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, pengawasan jalur pelayaran kapal… dan juga menjamin serta menangani konsekuensi lingkungan dari banyaknya kapal,” ucapnya.
Ia juga memastikan bahwa negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Iran akan mendapatkan kompensasi tertentu. “Kami pasti akan mempertimbangkan perlakuan khusus untuk negara-negara yang bersahabat dengan kami dan secara khusus mendukung kami selama masa-masa sulit,” kata Fazli menambahkan.
Sebelum mencapai momentum ini, Iran diketahui telah mengajukan proposal perdamaian yang memuat 14 poin utama, termasuk tuntutan jaminan mutlak agar tidak ada lagi agresi atau serangan di waktu yang akan datang. Lewat proposal itu, Iran meminta pembebasan seluruh aset mereka yang dibekukan oleh pihak AS serta penghapusan segala bentuk sanksi yang membayangi negara mereka.
Rancangan usulan damai tersebut dilaporkan telah dikirimkan oleh Iran pada Kamis (30/5) dengan memanfaatkan Pakistan sebagai negara perantara atau mediator. Menurut keterangan dari beberapa sumber, proposal damai milik Iran ini dirancang dalam beberapa fase terstruktur, di mana pelaksanaan fase kedua sangat bergantung pada keberhasilan pencapaian target di fase pertama.
Pada tahapan kedua, fokus pembahasan akan diarahkan pada program nuklir Iran, sektor yang selama ini dikategorikan sebagai ‘garis merah’ oleh pemerintah Amerika Serikat. Mengenai hal tersebut, Iran berulang kali menegaskan bahwa aktivitas program nuklir mereka murni ditujukan untuk kepentingan sipil dan mereka tetap berkomitmen untuk mempertahankan proses pengayaan uraniumnya.
Perkembangan situasi diplomatik ini kini dinilai sangat bergantung pada respons yang akan diambil oleh pihak Washington dalam menanggapi tawaran Teheran. “Sekrung bolanya ada di tangan Amerika Serikat untuk memilih jalur diplomasi atau melanjutkan pendekatan konfrontatif,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi, sebagaimana yang dilaporkan oleh stasiun televisi pemerintah IRIB.(*/cnni)
