seputar-Jakarta | Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pemerintah akan mengatur regulasi tata niaga hingga perdagangan kratom. Rencananya Kementerian Perdagangan akan mendata pelaku usaha yang mau melakukan ekspor kratom.
Sehingga para eksportir kratom harus mendaftar ke Kementerian Perdagangan. Hal ini diputuskan usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Kamis (20/6/2024).
Berita Ekonomi: Jokowi Kumpulkan Menteri, Tata Niaga ‘Narkoba’ Kratom Bakal Diatur
“Kratom kan di ekspor bebas, mutunya buruk, harganya murah. Tadi rapat memutuskan akan diatur tata niaganya Kratom agar mendag mengatur mengenai eksportir yang terdaftar sehingga mutu standarnya akan dikendalikan,” kata Zulhas kepada wartawan.
Ia mengatakan petani kratom saat ini bisa melakukan ekspor. Namun kualitas dan kuantitasnya tidak bisa distandarisasi sehingga merugikan petani karena harganya yang murah.
“Sekarang kan bebas (ekspor) yang bebas itu banyak diekspor harganya murah, merugikan petani kualitasnya buruk. Nah sekarang diatur agar terdaftar dan dikendalikan,” katanya.
Meski begitu ia tidak bisa memastikan aturan teknis yang akan dikeluarkan pemerintah, dalam bentuk apa maupun kapan dikeluarkan.
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan ada tiga hal yang dibahas dalam rapat.
Pertama terkait tata kelola tanaman kratom. Karena belum ada standarisasi pengembangbiakan, sehingga banyak tanaman kratom yang diekspor memiliki kualitas yang buruk.
Kedua mengenai tata niaga, supaya ada aturan main dalam perdagangan mendatang. Ketiga mengenai penggolongan, dimana menurut Moeldoko masih pada perbedaan pandangan antara BNN dan hasil riset dari BRIN.
Kumpulkan Menteri
Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil beberapa menteri untuk rapat terbatas terkait perdagangan tanaman ‘narkoba’ kratom, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Hal ini diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelum rapat.
“Rapat tentang kratom,” kata Moeldoko kepada wartawan.
Moeldoko menjelaskan ada tiga hal yang di bahas, pertama terkait tata kelola tanaman kratom, melihat belum ada standarisasi pengembangbiakan.
“Kadang kalau masyarakat individu berusaha ekspor itu kadang-kadang ada rejek karena disinyalir ada bakteri,” kata Moeldoko.
Kedua mengenai tata niaga, supaya ada aturan main dalam perdagangan mendatang. Moeldoko juga menyebut hal ini perlu di percepat supaya bisa memberikan kepastian kepada para stakeholder.
“Contoh umpamanya apa itu yang border ya bea cukai maupun itu bisa memastikan bahwa barang ini dalam kondisi yang baik,” katanya.
Ketiga mengenai penggolongan, di mana menurut Moeldoko masih pada perbedaan pandangan antara BNN dan hasil riset dari BRIN. Berikutnya yang ketiga masalah penggolongan masih ada perbedaan antara BNN dengan hasil riset dari Brin
“Karena kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu masih ada perbedaan persepsi untuk itu saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset. risetnya mengatakan bahwa mengandung tapi dalam jumlah tertentu artinya saya minta lagi jumlah tertentu seperti apa yang itu membahayakan kesehatan, sehingga nanti ini inline dengan status yang telah diundangkan DPR,” kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko prospek perdagangan tanaman kratom cukup menguntungkan, karena tanaman ini telah menjadi penopang ekonomi 18.000 lebih keluarga.
Dalam rapat itu terpantau juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (cnbcindonesia)
