seputar-Jakarta | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal kian kencangnya rumor akan melakukan pergantian menteri alias reshuffle pada kabinet pemerintahannya. Setidaknya ada tiga menteri yang dikabarkan akan diganti.
“Ya kalau diperlukan,” kata Jokowi menjawab media, Selasa (13/8/2024)
Lintas Nasional: Jokowi Tanggapi Rumor Reshuffle 3 Menteri, Termasuk Yasonna
Jokowi memastikan posisinya sebagai Presiden masih berlaku sampai dengan 20 Oktober 2024. Pergantian di kabinet bisa saja terjadi sesuai kebutuhan.
“Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu,” jelasnya.
Diketahui tiga menteri yang akan dicopot itu merupakan kader PDI Perjuangan. Adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga.
Saat Jokowi ditanyakan mengenai, apakah sekarang adalah waktu yang diperlukan, dirinya hanya tertawa dan kemudian meninggalkan para media.
Pada kesempatan berbeda, Arifin meminta agar semua pihak menunggu sampai ada pengumuman resmi dari Presiden Jokowi
“Ya, tunggu saja, tunggu saja. Sesuatu pasti ada waktunya,” kata Arifin saat ditemui di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Rumor pergantian menteri dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus yang mengaku mendengar kabar tersebut sejak pekan lalu.
Semula, pergantian kata dia hanya menyasar Menteri ESDM Arifin Tasrif. Namun, kabar terbaru ada dua menteri PDIP yang masuk daftar.
“Nah, sekarang tambah lagi info, ada namanya Pak Laoly [Menkumham] dan Bu Bintang [Menteri PPPA], kita enggak tahu yang mana,” kata Deddy lewat sambungan telepon, Selasa (13/8/2024), sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Kabar tersebut juga dibenarkan oleh narasumber lain di internal koalisi pemerintah.
Meski begitu, menurut Deddy, prinsipnya reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Dia karena itu mengaku tak mempermasalahkannya.
Menurut Deddy, PDIP sejak awal hanya berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir.
“Kecuali memang merasa tidak membutuhkan lagi. Kalau tidak membutuhkan lagi itu hak preogatifnya silakan saja. Kita nggak ada masalah,” katanya.
Juru Bicara DPP PDIP Chico Hakim berharap reshuffle kabinet ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pihaknya menyoroti masalah ekonomi dalam beberapa waktu terakhir.
Chico mengaku pihaknya juga berharap agar reshuffle tak hanya dilakukan untuk bagi-bagi jabatan.
“Dan banyak hal lagi terkait dengan percepatan IKN yang perlu juga dievaluasi. Jadi hadapan kami reshuffle bukan untuk bagi-bagi jabatan, utamanya juga dengan alasan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan,” katanya. (cnbcindonesia/ss)
