Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta buntut dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap warga negara (WN) Tiongkok.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.
Lintas Nasional: Kasus Pungli WN Tiongkok, Semua Pejabat Imigrasi Soetta Dicopot
“Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti,” ujar Agus, Sabtu (1/2).
Agus menegaskan, pihaknya tidak menoleransi apa pun bentuk pelanggaran. Ia memastikan, anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
“Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban,” tegas Agus.
Dalam surat yang dikeluarkan pada 21 Januari 2025, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes Tiongkok menyatakan telah menjalin kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp32,75 juta yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok.
Kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan terjadi dalam kurun waktu Februari 2024 hingga Januari 2025.
“Ini hanya lah puncak gunung es karena lebih banyak warga negara Tiongkok yang diperas tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang,” tulis mereka.
Kedubes Tiongkok berharap agar tanda-tanda yang bertuliskan ‘Dilarang memberi tip’, ‘Silakan lapor jika terjadi pemerasan’ dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).
Perintah larangan memberi tip juga dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan Tiongkok sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi.
Lebih lanjut, Kedubes Tiongkok menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Luar Negeri RI atas bantuan yang diberikan. (CNN)
