Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.
Plh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Aang Witarsa Rofik menyatakan bahwa penegasan ini merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Ormas.
Lintas Nasional: Kemendagri Tegaskan Ormas Tak Miliki Kewenangan Menjalankan Fungsi yang Dimiliki Aparat Penegak Hukum
Pasal tersebut menyebutkan bahwa “ Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan memberi wewenang kepada penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan .”
“Dengan demikian, Ormas tidak dapat melakukan tindakan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum seperti penyelidikan, penangkapan, penyertaan, pengembalian, pemaksaan, dan penggeledahan,” kata Aang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/5).
Ia menjelaskan tugas-tugas tersebut hanya dapat dilakukan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.
“Ormas tidak diperbolehkan mengambil alih atau menggantikan lembaga peran-lembaga tersebut,” jelasnya.
Penegasan ini juga menjadi acuan penting bagi para kepala daerah agar tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan terhadap masyarakat yang terbukti melanggar ketentuan. Pemerintah daerah (pemda) diimbau untuk memperkuat pengawasan dan pelatihan terhadap ormas di wilayah masing-masing agar tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Kemendagri juga mengimbau seluruh ormas di Indonesia untuk menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan tujuan pendiriannya.
Hal itu perlu dilakukan tanpa melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau menggantikan peran aparat penegak hukum.
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum, dengan tetap menghormati tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang sah.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas dapat menjadi mitra strategis pemerintah, bukan dengan mengambil alih peran penegak hukum, melainkan melalui kegiatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan konstruktif,” ujar Aang.
Kemendagri menegaskan ormas memiliki berbagai peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti mendorong partisipasi publik, memberikan pelayanan, serta menjaga nilai-nilai agama dan budaya.
Ormas juga berperan dalam menjaga perdamaian, memperkuat persatuan bangsa, dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Dengan menjalankan fungsi tersebut secara tepat, kehadiran ormas diharapkan benar-benar membawa manfaat dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.(sg/cnni)
