Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Kementerian Kesehatan mengkaji secara cermat rencana pelatihan pada dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar bisa menangani layanan kebidanan dan operasi caesar.
Menurut Netty, meskipun rencana itu muncul dari keprihatinan yang nyata di tengah masyarakat, keselamatan pasien dan standar profesi medis tidak boleh dikompromikan.
Lintas Nasional: Kemenkes Diminta Kaji Rencana Dokter Umum di Daerah Tertinggal Bisa Operasi Caesar
“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” kata Netty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (16/5).
Sebelumnya, wacana tersebut telah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurut Budi, pelatihan tersebut bernilai penting dilakukan agar dokter umum bisa menangani persalinan atau melakukan operasi sesar pada ibu hamil.
Rencana itu bertujuan untuk menekan tingginya kasus kematian ibu saat melahirkan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) karena minimnya dokter kandungan di daerah tersebut.
tambahan bagi dokter umum tetap dilakukan, harus ada batasan kewenangan yang jelas, pengawasan ketat, dan regulasi yang akuntabel.
“Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa,” kata dia.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono sementara itu mengatakan bahwa wacana pelatihan dokter umum di daerah agar bisa menangani persalinan dengan operasi sesar, membutuhkan kajian matang.
“Belum, masih jauh. Masih wacana. Masih dibicarakan dengan kolegium,” kata Dante.(cnni)
