seputar-Medan | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan ultimatum kepada tiga perusahaan asuransi bermasalah, yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB), dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) saat konferensi pers RDK OJK bulan Februari 2023, Senin (27/2/2023).
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menyampaikan ultimatum bakal menindak tegas pelanggaran di lembaga jasa keuangan nonbank tersebut dan mendorong penyelesaiannya.
Berita Ekonomi: Ketua DK OJK Ultimatum Tiga Perusahaan Asuransi Bermasalah
Berikut ultimatum yang diberikan Mahendra untuk masing-masing perusahaan:
1. OJK Minta Kresna Life Sampaikan RPK Beserta Dokumen Pendukung Tepat Waktu
Mahendra meminta agar Kresna Life menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) tepat waktu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
Mahendra meminta RPK itu juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan dengan upaya penyehatan keuangan yang akan dilakukan.
“Jika Perusahaan tidak dapat menyampaikan RPK yang memenuhi kriteria tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka OJK akan mengambil tindakan pengawasan secara tegas tegas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” ucapnya
2. OJK Minta AJB Bumiputera Implementasikan RPK dengan Baik
Sebelumnya, OJK telah mengeluarkan pernyataan tidak keberatan atas RPK AJB Bumiputera. Pernyataan ini dikeluarkan setelah OJK melakukan penelaahan dan pembahasan dengan Rapat Umum Anggota (RUA) yang dihadiri oleh Badan Perwakilan Anggota (BPA), Dewan Komisaris dan Direksi AJBB, serta pihak independen dan profesional lainnya.
Sebagai langkah lanjutan, Mahendra meminta AJBB untuk melakukan beberapa langkah agar RPK dapat diimplementasikan dengan baik, termasuk di antaranya mengomunikasikan pelaksanaan RPK kepada pemegang polis sebagai pemilik AJBB.
“OJK selaku pengawas juga akan memonitor pelaksanaan RPK dengan melakukan pengawasan secara intensif terhadap AJBB agar program yang disusun dalam RPK tersebut dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” pungkas Mahendra.
Selain itu, Mahendra juga telah meminta AJB Bumiputera menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) khususnya mengenai perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama.
3. OJK Minta Pemegang Saham Pengendali Wanaartha Life Segera Kembali ke Indonesia
Meski izin usaha Wanaartha Life telah dicabut pada Senin (5/12/2022), OJK akan terus memantau pelaksanaan program kerja tim likuidasi yang sudah diajukan oleh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Mahendra bilang, OJK akan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kepolisian RI terhadap para pihak yang terkait dengan Wanaartha Life.
Pihaknya juga mendorong agar Kepolisian dapat menyita harta kekayaan milik Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis.
“OJK juga tetap meminta kepada PSP agar segera kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan Wanaartha Life,” ujarnya.
Selain itu, OJK akan melakukan tindakan tegas terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, appointed actuary dan Konsultan Aktuaria yang memberikan jasa dan ikut bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi pada Wanaartha Life.(Siong)
