seputar-Jakarta | Pihak Istana mengumumkan kabar terkait pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian dengan hormat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Berita Ekonomi: Ketua & Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri
“Baru saja presiden panggil Menteri PUPR dan Wakil Menteri ATR. Ini terkait dengan kepemimpinan di Otorita IKN. Beberapa waktu lalu pak presiden terima surat pengunduran diri dari pak Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita, beberapa waktu berikutnya pak presiden juga menerima surat pengunduran dari bapak Bambang Susantono Otorita IKN,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana, Senin (3/6/2024).
“Hari ini terbit Keppres tentang pemberhentian dengan hormat pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan pak Dhony sebagai Wakil Kepala Otorita IKN,” katanya.
Pratikno merespons terkait alasan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Namun menurut Pratikno, dari surat pengunduran diri yang diajukan tidak mencantumkan alasan mundurnya Bambang dan Dhonie.
“Ya kalau namanya mundur di surat gak disebutkan, tentu saja kami gak tau juga,” kata Pratikno, usai Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).
Namun Pratikno mengatakan pihaknya sudah mendengar kabar mengenai rencana mundurnya Dhony dari beberapa waktu lalu. Selain itu ia juga belum bisa memastikan kapan penunjukan penunjukan kapan penunjukan Kepala dan Otorita IKN definitif.
“Kita tunggu nanti,” kata Pratikno.
Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima surat pengunduran diri dan langsung menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Penunjukan dilakukan di Istana Negara, Senin (3/6/2024).
Nantinya tugas Plt Kepala dan Wakil Otorita IKN akan mempercepat program dan proyek pembangunan yang sudah dibangun. Adapun Basuki dan Raja Juli juga diminta untuk menyelesaikan permasalahan status tanah di IKN.
“”Kami akan putuskan status tanah di IKN ini dijual disewa atau KPBU. Kedua status tanah lebih jelas dan status hukum investor di IKN. Kedua sesuai Keppres OIKN karena begitu nanti perpres ditandatangani tentang IKN ada embrio pemdasus di IKN. Tugas OIKN mempercepat pembangunan pemdasus akan disiapkan melalui satgas di Kemendagri,” kata Basuki. (cnbcindonesia/ss)
