seputar-Jakarta | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus melakukan langkah drastis untuk memberantas aktivitas judi online, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Gebrakan terbaru Kominfo adalah membuat regulasi yang membatasi transfer pulsa maksimal Rp1 juta per hari. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membeberkan alasannya.
Lintas Nasional: Kominfo Bongkar Judi Online Modus Transfer Pulsa, Pemain Pasti Ketahuan
“Kenapa [pembatasan] transfer pulsa juga kita lakukan? Karena disinyalir judi online ini melakukan perdagangannya atau praktik judi online ini dengan mengkonversi uang menjadi pulsa, sehingga mengaburkan itu semua,” kata Budi Arie dalam program CNBC Indonesia Economic Update 2024, Rabu (7/8/2024).
Sebelumnya, Budi Arie mengatakan pihaknya menemukan banyak transaksi mencurigakan, yakni transfer pulsa dengan jumlah fantastis per harinya.
Jika dibatasi hanya Rp1 juta per hari, diharapkan akan menyulitkan para pelaku judi online untuk melakukan aktivitas ilegal tersebut.
Lebih lanjut, Budi Arie kembali mengingatkan judi online sangat tidak produktif dan memiliki mudarat yang besar.
“Ekonomi terganggu, ekonomi keluarga hancur, masyarakat juga mengalami dampaknya karena kriminalitas meningkat, juga aspek sosial lainnya, keluarga, perceraian meningkat, anak-anak jadi harus bapaknya bisa membeli makanan bergizi untuk anak tapi dipakai judi online,” ia menjelaskan.
Selain aturan pembatasan transfer pulsa, Kominfo juga melakukan beberapa gebrakan lain. Misalnya memblokir 3 VPN gratis di Indonesia, memblokir konten terkait judi online, mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank dan akun e-wallet yang terafiliasi dengan judi online, hingga memutus akses internet dari/ke Kamboja dan Davos (Filipina).
Selain itu, Kominfo juga terus melakukan patroli siber dan menggandeng berbagai pihak. Khususnya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk sama-sama menjaga sistem pembayaran yang bebas judi online.
Sejak 17 Juli 2023 hingga 30 Juli 2024, penutupan akses konten terkait judi online sudah mencapai 2.746.859 konten. Kominfo juga mengajukan permohonan pemblokiran 6.199 rekening bank kepada OJK dan 570 akun e-wallet kepada BI.
Pemblokiran juga dilakukan pada 24.494 sisipan laman judi online di situs lembaga pemerintahan, serta 23.107 sisipan pada lembaga pendidikan.
Pemerintah bekerja sama pula dengan para platform untuk menutup akses pada konten-konten judi online. Permohonan dilakukan pada platform besar seperti Google dan Meta dengan jumlah 20.376 keyword seta 4.091 keyword.
Pemain Pasti Ketahuan
Budi Arie Setiadi juga menyinggung soal praktik jual beli rekening yang kerap dilakukan untuk tujuan judi online.
Budi menjelaskan kalau rakyat ditipu, 500 orang dibayar untuk sekian ribu rupiah lalu identitasnya dipakai untuk membuka rekening baru.
“Rekening jangan diperjualbelikan, larangan jual beli rekening, masa rekening dijualbelikan,” kata Budi.
Dari fenomena jual beli rekening ini, ia menegaskan bahwa sistem pembayaran berperan penting dalam memberantas praktik judi online di Indonesia.
Pihak OJK dan Bank Indonesia, kata Budi, sudah mempersiapkan satu sistem yang bisa cepat mendeteksi rekening-rekening mencurigakan yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online.
“Wah ini rekening aneh nih, cepat ketangkap. Sehingga bank enggak perlu waktu lama untuk mengetahui bahwa banknya dipakai untuk transaksi judi online,” jelas Menkominfo. “Jadi nanti, profiling pemilik rekening juga bisa diketahui,” imbuhnya.
Artinya, ke depan harus lebih ketat lagi penanganan soal judi online dari segi sistem pembayaran.
Menkominfo mengingatkan bahwa platform judi online penuh dengan malware yang berpotensi membobol HP pemain. Data pribadi pemain judi online juga bisa dengan mudah bocor.
“Bukan apa-apa, pemain judi online itu ketahuan. Datanya dia, pemainnya, ketahuan. Buktinya PPATK bisa tahu semuanya, berapa juta orang. Jadi, buat para pemain judi online, kalian enggak bisa ngumpet, ketahuan,” katanya.
Budi Arie menjelaskan bahwa saat ini Kominfo sedang menggodok aturan baru sehingga ada peringatan setiap kali warga RI berusaha mengakses platform judi online.
“Pemain judi online kita lagi buatin sistem nanti supaya orang akses judi online ada tulisan ‘kominfo telah mengetahui anda sedang bermain judi online’,” kata Menkominfo.
Soal Bandar Judi Online di RI
Budi Arie Setiadi menyebut ada indikasi kuat penyerangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa waktu dengan bandar judi online di Indonesia.
Budi mengatakan, pemulihan PNDS sudah berlangsung dengan baik usai serangan ransomware. Ia kemudian menyebut bahwa sudah mengantongi nama pelaku, asal, dan siapa yang membayar untuk aksi tersebut.
“Yang pasti kita ingatkan, kalian sudah ketahuan, pelakunya sudah tahu, sedikit lagi juga bisa dieksekusi. Siapa yang nge-hack, siapa yang bayar, pelakunya dari mana, dan ada orang dalam,” ujar Budi.
Ketika ditanya apakah ada indikasi serangan ransomware PDNS dengan judi online, Budi membenarkan hal tersebut.
“Terindikasi kuat berhubungan dengan judi online,” tegasnya.
Menkominfo Budi menekankan judi online merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dan saat ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan aparat penegak hukum karena soal langkah tegas penangkapan dan proses hukum lainnya bukan ranah Kementerian Kominfo.
Di satu sisi Budi menerangkan, menangkap bandar judi online tidak bisa hanya omon-omon belaka. Butuh bukti yang kuat agar para penegak hukum bisa bertindak menangkap pelaku judi online di Indonesia.
“Nah, pertanyaannya adalah, selalu mereka menjelaskan ke saya barang buktinya mana. Di dalam forum ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang punya bukti bandar-bandar judi itu kasih,” jelas Budi.
“Kalau ada buktinya kan tidak ada alasan lagi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan eksekusi atau menempuh langkah hukum yang drastis,” imbuhnya.
Buktinya, bisa berupa rekening yang digunakan untuk transaksi judi online serta barang fisik seperti komputer atau alat-alat yang berkaitan.
“Ini permintaan aparat hukum, mereka harus ada buktinya. Tidak bisa kita bilang si A, si B, si C, si D, si E sebagai bandar judi online kalau tidak ada buktinya.” pungkasnya. (cnbcindonesia)
