Medan, SeputarSumut — Anggota Komisi II DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung mengingatkan dan mendorong Plt Dirut Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan dr Mardohar Tambunan agar mandiri mengkelola keuangan dan stop disubsidi. Sebab, status RS milik Pemko Medan itu sudah Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) tidak lagi UPT Dinas Kesehatan.
“Kalau sudah BLUD harus bisa mandiri menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red). Jangan berharap lagi bantuan dari APBD Kota Medan menutupi biaya belanja,” ujar Henry Jhon Hutagalung.
Sorot Politik: Komisi II DPRD Medan Ingatkan Dirut RS Pirngadi Stop Disubsidi
Penegasan itu disampaikan Henry Jhon Hutagalung saat rapat evaluasi triwulan I TA 2026 realisasi capaian kerja pihak RS Pirngadi Medan bersama Komisi II DPRD Kota Medan selaku konterpart di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi Kasman bin Marasakti bersama Wakil Ketua Komisi Modesta Marpaung, didampingi Anggota Komisi II lainnya diantaranya Lily MBA, Binsar Simarmata, dan dr Ade Taufiq.
Sebelumnya, diawal rapat, Plt Dirut RS Pirngadi Medan Mardohar Tambunan, telah memaparkan kondisi RS yang belum mampu bersaing dengan beberapa pihak RS swasta di Kota Medan. Bahkan pendapatan RS belum mampu menutupi belanja. Sehingga besaran belanja dengan pendapatan terjadi selisih sebesar Rp5 miliar.
Mendapat keterangan itu, Henry Jhon mempertanyakan hal kejanggalan dimaksud. “Kalau seperti itu keadaannya, lalu dari mana pihak manajemen menutupi selisih besaran belanja kekurangan Rp 5 miliar,” tanya Henry.
Mendengar pertanyaan Henry Jhon, paparan Mardohar berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Dengan penuh kehati-hatian, Mardohar melanjutkan paparan dengan menjawab, bahwa kekurangan Rp5 miliar ditutupi dari APBD Kota Medan.
Mendapat jawaban itu, tentu saja Henry Jhon sedikit kaget. “Nah, ini yang menjadi masalah, kalau sudah status BLUD harus bisa mandiri kelola keuangan dan patut dipertanyakan apa sudah benar aliran dananya dan melalui audit,” ungkapnya.
Dari paparan Mardohar, terungkap pemakaian BOR dari sekitar 500 bed hanya mencapai 50 persen. “Kondisi ini patut kita prihatin. Dimana, saat ini seluruh RS swasta selalu kamar penoh. Konon RS Pirngadi kekurangan pasien. Maka harus disikapi serius untuk pembenahan,” terangnya.
Untuk itu Henry Jhon mendesak Dirut RS Pirngadi Mardohar Tambunan harus memperbaiki total kinerjanya dengan profesional. Begitu juga soal rujukan pasen dari Puskesmas diwajibkan prioritas ke RS milik Pemko Medan yakni Pirngadi dan Bachtiar Djafar.
Selain itu, Henry Jhon menyarankan kepada Walikota Medan supaya meningkatkan gaji dokter spesialis yang ada di RS Pirngadi Medan. Hal itu perlu dilakukan guna merangsang minat para dokter betah mengabdi dan menjalankan tugas kamanusiaan di Pirngadi.(BEN)
