Medan, SeputarSumut — Ketiadaan seluruh kepala dinas (kadis) pendidikan se-Provinsi Sumatera Utara dalam rapat penanganan pascabencana banjir memicu kekecewaan besar dari rombongan Komisi X DPR RI saat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumut, Medan, Selasa (24/2).
Ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah pendidikan di wilayah terdampak bencana disoroti tajam oleh Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, akibat absennya para pimpinan dinas tersebut.
Sorot Politik: Komisi X DPR RI Kecewa Kadis di Sumut Absen
“Agenda ini merupakan kunjungan kerja yang sangat serius, bukan sekadar formalitas belaka. Sangat disayangkan tidak ada satu pun kadis pendidikan yang datang, ketiadaan mereka mencerminkan kurangnya rasa peduli,” tegas Sofyan Tan saat memimpin rapat.
Sejumlah anggota legislatif dari berbagai fraksi turut mendampingi kunker ini, di antaranya Deni Cagur Wahyudi (PDI Perjuangan), Ali Zamroni (Gerindra), M. Hilman Mufidi (PKB), Hj Ledia Hanifa (PKS), Muslimin Bando (PAN), serta Sabam Sinaga (Demokrat).
Selain masalah absensi, Sofyan Tan menyoroti risiko kesalahan pengambilan kebijakan akibat adanya perbedaan data statistik antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Persoalan data ini tidak bisa dianggap remeh karena terdapat selisih antara temuan BPS dan Kemendikdasmen, padahal rujukan utama untuk kebijakan kebencanaan seharusnya menggunakan data tunggal dari BPS,” papar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sikap para kepala dinas yang hanya mengirimkan perwakilan setingkat kepala bidang (kabid) dinilai tidak menghargai kehadiran para pejabat tinggi kementerian, seperti Dirjen Pendidikan Vokasi Tatang Muttaqin dan Dirjen Saintek Prof Ahmad Najib Burhani yang hadir langsung di lokasi.
Kritik senada datang dari Sabam Sinaga yang menegaskan bahwa absennya para kadis memperlihatkan rendahnya komitmen daerah dalam memulihkan sektor pendidikan pascabanjir, terutama di tengah ketidaksinkronan data yang ada.
Jika merujuk pada temuan BPS Sumut sehari sebelumnya, tercatat ada 26 satuan pendidikan yang masih menggunakan tenda darurat, sedangkan data dari dinas pendidikan provinsi yang masuk ke Kemendikdasmen menyebutkan angka 27 satuan pendidikan.
Guna memastikan percepatan pemulihan sekolah, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi penanganan dampak banjir di Sumatera Utara dan mendesak pemerintah daerah memberikan perhatian nyata melalui kehadiran para pengambil kebijakan dalam setiap forum koordinasi.(Siong)
