Jakarta, SeputarSumut – Kamboja menuduh militer Thailand terus melakukan pengeboman di wilayahnya, hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengklaim adanya kesepakatan antara kedua negara tetangga tersebut untuk menghentikan konflik bersenjata.
Perselisihan lama terkait demarkasi perbatasan yang memiliki panjang 800 kilometer (500 mil) sejak era kolonial menjadi akar permasalahan kedua negara ini.
Dunia Internasional: Konflik Thailand-Kamboja: Bom Meledak Pasca Klaim Damai Trump
Bentrokan yang baru saja terjadi antara kedua negara di Asia Tenggara ini telah memicu eksodus sekitar setengah juta penduduk yang terpaksa mengungsi di kedua wilayah perbatasan. Masing-masing pihak melontarkan tuduhan kepada pihak lain sebagai penyebab kembali berkobarnya konflik tersebut.
Kementerian Pertahanan Kamboja memaparkan melalui unggahan di platform X, bahwa “militer Thailand menggunakan dua jet tempur F-16 untuk menjatuhkan tujuh bom” pada sejumlah sasaran di wilayahnya, tepatnya pada 13 Desember 2025.
Pada hari yang sama, kantor berita AFP melaporkan pada Sabtu (13/12) bahwa Kamboja menyatakan, “Pesawat militer Thailand belum berhenti mengebom,” menegaskan bahwa serangan udara masih berlanjut.
Pernyataan Kamboja ini kontras dengan klaim yang diungkapkan oleh Trump sehari sebelumnya, pada Jumat (12/12), bahwa Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk menghentikan pertempuran di perbatasan yang menjadi sengketa, konflik yang telah merenggut nyawa sedikitnya 20 orang pekan ini.
Melalui platform Truth Social miliknya, Trump menceritakan, “Pagi ini saya melakukan percakapan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengenai kembalinya perang yang telah berlangsung lama di antara mereka.”
”Mereka telah setuju untuk MENGHENTIKAN semua penembakan mulai malam ini, dan kembali ke Perjanjian Perdamaian awal yang dibuat dengan saya, dan mereka, dengan bantuan Perdana Menteri Malaysia yang hebat, Anwar Ibrahim,” lanjut Trump, merujuk pada kesepakatan yang pernah dicapai pada Juli 2025.
Trump juga menambahkan, “Kedua negara siap untuk PERDAMAIAN dan perdagangan berkelanjutan dengan Amerika Serikat,” dan tak lupa ia menyampaikan terima kasihnya atas bantuan yang telah diberikan oleh Anwar.
Sebelumnya, setelah percakapannya dengan Trump, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan bahwa “perlu diumumkan kepada dunia bahwa Kamboja akan mematuhi gencatan senjata.”
”Pihak yang melanggar perjanjian perlu memperbaiki (situasi), bukan pihak yang dilanggar,” ujar Anutin, seraya memastikan bahwa pembicaraannya dengan Trump berjalan dengan baik.
Amerika Serikat, bersama China, dan Malaysia—selaku ketua blok regional ASEAN—pernah bertindak sebagai mediator untuk mencapai gencatan senjata pada Juli 2025, menyusul gelombang kekerasan yang terjadi selama lima hari.
Pada Oktober 2025, Trump memberikan dukungan terhadap deklarasi bersama lanjutan antara Thailand dan Kamboja, bahkan sesumbar tentang kesepakatan dagang baru setelah kedua negara sepakat memperpanjang masa gencatan senjata mereka.
Namun demikian, Thailand menangguhkan perjanjian tersebut pada bulan berikutnya, sebagai respons atas insiden terlukanya sejumlah tentaranya akibat ranjau darat di perbatasan.
”Kamboja selalu berpegang pada cara damai untuk penyelesaian sengketa,” tulis Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dalam unggahan Facebook pada Sabtu, usai ia berkomunikasi dengan Trump.
Hun Manet juga menyarankan agar Amerika Serikat dan Malaysia dapat memanfaatkan kemampuan pengumpulan informasi yang mereka miliki “untuk memverifikasi pihak mana yang pertama kali melepaskan tembakan” pada 7 Desember.
Terkait dengan pembicaraan perdagangan, Anutin menyatakan bahwa “tidak ada tanda-tanda” bahwa Trump akan mengaitkan perundingan lebih lanjut dengan konflik perbatasan, namun ia telah memperoleh jaminan bahwa Thailand akan mendapatkan “manfaat yang lebih baik daripada negara lain.”
Selain isu perbatasan, Anutin pada Jumat (12/12) juga membubarkan parlemen Thailand, meski baru tiga bulan menjabat sebagai perdana menteri, yang membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan umum lebih awal pada tahun mendatang.(*/ccni)
