Medan, SeputarSumut — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara konsisten memperkokoh jalinan kerja sama dengan institusi akademik guna memperluas literasi mengenai iklim usaha. Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan Komisioner KPPU, Moh. Nur Rofieq dan Budi Joyo Santoso, yang melakukan kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam format kuliah umum mengenai Hukum Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan, Senin 04 Mei 2026.
Kedatangan delegasi KPPU yang didampingi oleh jajaran Kantor Wilayah I ini diterima secara langsung oleh Wakil Rektor I UMSU, Muhammad Arifin Gultom, serta Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Atikah Rahmi. Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat rektorat tersebut, KPPU memaparkan mandat intinya sebagai institusi negara yang mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tugas pengawasan kemitraan UMKM sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Berita Ekonomi: KPPU Perkuat Sinergi dengan UMSU Lewat Kuliah Umum Hukum Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan
Upaya penguatan hubungan kelembagaan ini rencananya akan diformalkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup aspek Tridarma Perguruan Tinggi. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak memproyeksikan berbagai inisiatif strategis seperti kegiatan seminar, penelitian kolektif, kuliah umum, hingga penyediaan program magang bagi para mahasiswa.
Budi Joyo Santoso dalam pertemuan itu membeberkan bahwa KPPU memegang fungsi vital dalam memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Hal ini bertujuan agar kebijakan di tingkat daerah tetap sejalan dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dan mendukung kebijakan kemitraan UMKM. Selain itu, ditegaskan pula peranan lembaga dalam mengupayakan pemerataan ekonomi serta menciptakan ekosistem bisnis yang memiliki daya saing serta berkeadilan.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan sesi kuliah umum oleh Moh. Nur Rofieq di hadapan para mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Dalam pemaparannya, ia menguraikan secara detail mengenai kerangka dasar hukum persaingan usaha serta urgensi adanya regulasi yang mencegah terjadinya praktik monopoli guna menjaga stabilitas pasar dari persaingan usaha tidak sehat.
Ditekankan pula oleh Moh. Nur Rofieq bahwa mahasiswa perlu mendalami aspek filosofis serta tujuan hukum saat mengkaji hukum persaingan usaha. Ia berargumen bahwa pemahaman mendalam pada sisi filosofis akan menjadi landasan penting dalam menganalisis korelasi antara hukum persaingan dengan produk hukum lainnya di Indonesia secara kontekstual dan menyeluruh.
Selain itu, ia memberikan peringatan mengenai tantangan di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, di mana risiko praktik persaingan tidak sehat berpeluang muncul. Beberapa risiko tersebut mencakup praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar, hingga penerapan strategi ‘predatory pricing’ yang berisiko mematikan kompetitor serta merugikan masyarakat luas selaku konsumen.
Melalui inisiatif edukasi ini, KPPU menaruh harapan besar agar tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya persaingan sehat semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memacu lahirnya generasi baru yang siap berkontribusi dalam membangun iklim usaha di Indonesia yang lebih adil serta berkelanjutan di masa depan.(Siong)
