Medan, SeputarSumut – Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara (Sumut), pada Rabu (12/11). Kunjungan ini berlokasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan P. Diponegoro, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wijanto.
Tujuan utama kunjungan kerja ini adalah untuk menghimpun masukan dan rekomendasi terkait pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN, potensi penerimaan negara, serta berfungsi sebagai pengawasan. Banggar juga memastikan penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari transfer daerah berjalan efektif, efisien, dan menghimpun informasi mengenai pengendalian inflasi serta kebijakan yang telah diterapkan selama ini.
Sorot Politik: Kritik Keras Banggar DPR: Pariwisata Sumut Belum Optimal & PBG Lambat
Dalam sesi diskusi, Anggota Banggar DPR RI, dr. Sofyan Tan, menyoroti dua persoalan utama di Sumut: belum optimalnya potensi sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama daerah, serta isu kondusifitas iklim usaha.
Sofyan Tan menyatakan ketertarikannya pada paparan dari Bank Indonesia (Perwakilan Sumut) terkait peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang besar sebagai penyelamat ekonomi daerah. “Namun, saya tidak melihat dalam paparan soal UMKM di sektor pariwisata. Padahal kalau pariwisata maju, dampaknya besar bagi masyarakat, terutama UMKM, mulai dari kuliner, penginapan, souvenir kerajinan tangan, pemandu wisata, hingga industri jasa lainnya,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain pariwisata, Sofyan Tan juga menyoroti lambatnya perizinan usaha yang dinilai menghambat perputaran roda ekonomi daerah. “Perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lama keluar menyebabkan gedung terlambat dibangun, usaha tidak jalan, penyerapan tenaga kerja tidak terjadi, dan roda ekonomi pun tidak berputar,” tambahnya.
Isu inflasi di Sumut, yang masih dipengaruhi harga komoditas pangan seperti beras, bawang merah, dan cabai, turut menjadi perhatian. Menurut Sofyan Tan, meskipun pasokan komoditas didatangkan dari luar daerah, opini harga yang sudah terbentuk mahal di tengah masyarakat memengaruhi daya beli. Akibatnya, masyarakat tetap enggan membeli cabai yang sudah didatangkan dari Jawa, misalnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut terus berupaya memperbaiki sistem perizinan dan menjaga iklim investasi yang kondusif. “Masukan Pak Sofyan Tan kami terima dengan baik. Soal PBG, di daerah kebijakannya sudah nol rupiah,” kata Bobby.
Di sisi lain, Gubernur Sumut juga menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat agar tidak memangkas dana transfer untuk daerah tertinggal di Sumut, khususnya di Kepulauan Nias. “Untuk 2026, ada penurunan sekitar Rp200 miliar rata-rata per kabupaten/kota. Ini tentu berdampak besar,” ujar Bobby.
Selain Sofyan Tan dan Wihadi Wijanto, pertemuan itu turut dihadiri sejumlah anggota Banggar DPR RI dari berbagai fraksi, seperti Sabam Rajagukguk (Gerindra), Marianus Gea (PDIP), M Nur Purnamasidi (Golkar), Tony Tesar (Nasdem), Hinca Panjaitan (Demokrat), Ruslan M Daud (PKB), M Husni (Gerindra), Ecky Awal (PKS), Imas Ubudiah (PKB), dan Ahmad Rizki Sadiq (PAN). Hadir pula sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, serta Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman.(REL/Siong)
