seputar – Medan | Belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Senin (12/2/2024).
Dalam aksinya, mereka menuntut DPR RI untuk segera memakzulkan Presiden Joko Widodo sekaligus mengkritisi kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.
Sorot Politik: Mahasiswa Demo di DPRD Sumut Desak Pemakzulan Jokowi Dipercepat
Koordinator aksi, M Fahrurrozy Efrial menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya semakin terpuruk.
Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melanggar prinsip demokrasi.
“Kami memandang bahwa dengan pelanggengan kekuasaan yang sangat dipermudah ini, hari ini berdemokrasi di Indonesia kita lihat ada yang menyetel di atas. Padahal, kita bilang demokrasi itu tentang kebebasan bermasyarakat, tetapi nyatanya ada yang menyetel, itu sudah keterlaluan rasaku,” ujar Fahrurrozy.
Aksi ini juga menyoroti pelanggaran berat etik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahasiswa tersebut juga menyuarakan keberatan terhadap perubahan peraturan pemerintah yang memungkinkan pejabat eksekutif mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tanpa harus mengundurkan diri.
Mereka menilai hal ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang tidak dapat diterima.
“Kita melihat bagaimana jajaran eksekutif mencoba untuk mengkampanyekan diri dan memperkenalkan diri mereka sebagai pejabat publik. Kebijakan publik harus bisa dibedakan dengan kebijakan personal. Mereka adalah pejabat publik, maka kami tidak terima soal itu,” tegas Efrial.
Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Rakyat Menggugat menekankan agar DPR RI mempercepat proses pemakzulan Jokowi. Mereka menganggap perubahan peraturan pemerintah yang memungkinkan pejabat eksekutif mencalonkan diri tanpa harus mundur sebagai salah satu bentuk kemunduran demokrasi.
“Apa yang kami tuntut di sini? Kami meminta kepada DPR RI untuk segera mempercepat proses pemakzulan Jokowi. Alasan kami adalah perubahan peraturan pemerintah di tahun 2023 yang mengubah ketentuan bahwa pejabat eksekutif saat mencalonkan diri tidak harus mengundurkan diri,” pungkas Efrial.
Massa aksi juga meminta agar TNI, Polri, dan aparatur sipil negara bekerja untuk melayani rakyat, menjaga nilai-nilai demokrasi dan bersikap netral dalam pemilu. Sekitar dua jam massa aksi menggelar protes, namun tidak ada seorang pun anggota DPRD Sumut yang turun menyambut mereka. (mistar)
