seputar-Jakarta | Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan penjajah zaman dulu mengajarkan politik adu domba untuk memecah belah masyarakat agar bisa terus berkuasa. Ia pun menyinggung pemimpin sekarang yang sengaja memecah belah karena mabuk kekuasan.
Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di acara HUT ke-51 PDI-Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDI-Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2023).
Sorot Politik: Megawati: Ada Pemimpin yang Sengaja Memecah Belah karena Mabuk Kekuasaan
“Banyak loh, yang namanya penjajah itu mengajarkan kepada kita dengan nama devide et empera, memecah belah, kalau bisa saudara sendiri dipecah belah,” tutur Megawati.
Ia pun berkata, penjajah ingin memecah belah rakyat. Apalagi, kata Megawati, ada pemimpin yang sengaja memecah belah dengan sadar lantaran mabuk kekuasaan.
“Apalagi rakyat dipecah belah, apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal itu juga memecah belah karena apa? Karena mabuk kekuasaan,” terang Megawati.
Atas dasar itu, Megawati pun mengingatkan akan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan hana harma Mangrwa.
“Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu, berlain bersuku-suku, tapi satu jua. Kok lupa ya,” kata Megawati.
Kendati demikian, Megawati berpesan kepada Ganjar untuk senantiasa ingat pada sejarah bila terpilih menjadi Presiden ke-8 RI.
“Itu Pak Ganjar, nanti insya Allah kalau situ menang, nah ini didengar banyak orang, yang harus dijalankan pertama adalah pelajaran sejarah yang benar menegaskan, supaya apa? Bukan hanya di sini (kepala) tetapi di sini (dihati),” terang Megawati.
Hukum Dipermainkan, Kekuasaan Dijalankan Semaunya
Megawati juga menyoroti buruknya penegakan hukum di Indonesia saat ini. Menurutnya hukum dipermainkan begitu saja untuk melanggengkan kekuasaan.
Dalam orasinya, Megawati tegas menolak aksi-aksi permainan hukum oleh segelintir orang yang berada dalam lingkungan kekuasaan sehingga sangat melukai hati rakyat Indonesia.
“Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no, and no,” kata Megawati.
Dengan berapi-api, Presiden Kelima RI itu secara tegas menyatakan bahwa setiap rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum.
Megawati mengingatkan, Pemilu bukanlah alat politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam Pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi.
“Loh saya pernah presiden, ya setelah Pemilu, ndak ribut saya. Ya udah kalo memang betul rakyat memilih begitu, ya sudah. Kekuasaan itu tidak langgeng loh, yang langgeng itu yang diatas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya,” ujarnya. (okezone)
