Tianjin, SeputarSumut — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan. Langkah ini diambil menyusul semakin kompleksnya aktivitas industri yang kini semakin beragam serta pesatnya arus digitalisasi.
Penguatan ini diharapkan mampu mencetak industri perbankan yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak global. Selain itu, pengawasan yang ketat bertujuan agar perbankan dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Berita Ekonomi: OJK Perkuat Pengawasan Sektor Perbankan
Isu Strategis di Forum Internasional
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam pertemuan tingkat tinggi di Tianjin, Tiongkok (27–29 Januari 2026). Forum ini membahas berbagai isu krusial di kawasan Asia-Pasifik, mulai dari stabilitas keuangan, aset kripto, hingga tantangan digital fraud.
“Regulasi perbankan memang menjadi semakin kompleks seiring perkembangan industri. Hal ini harus dibarengi dengan pengawasan efektif dan kapabilitas yang kuat,” ujar Dian dalam diskusi mengenai regulasi dan daya saing perbankan.
Pemanfaatan Teknologi Suptech dan AI
Menurut Dian, kompleksitas industri saat ini didorong oleh evolusi modus penipuan dan pencucian uang. Sebagai respons, OJK kini mendorong pemanfaatan advanced supervisory technology (Suptech) yang berbasis Kecerdasan Artifisial (AI) dan Machine Learning.
Selain penguatan teknologi, OJK juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meski pengawasan diperketat, OJK tetap mendukung perbankan untuk memperluas ekspansi bisnis demi meningkatkan daya saing tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Transformasi dan Resiliensi Digital
Guna mendukung inklusi keuangan, OJK telah menyusun Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Dokumen ini menjadi landasan strategis untuk memperkuat ketahanan digital melalui Pedoman Resiliensi Digital serta Pedoman Tata Kelola AI untuk memitigasi risiko siber yang rumit.
OJK juga memberikan atensi khusus pada risiko digital fraud yang berkaitan dengan aset kripto. Walaupun kripto menawarkan efisiensi, risiko penyalahgunaan dana ilegal tetap menjadi ancaman serius yang memerlukan koordinasi lintas negara.
Sinergi Global Demi Stabilitas Nasional
“Kerja sama lintas jurisdiksi sangat penting mengingat transaksi aset kripto bersifat lintas batas,” tegas Dian. Kehadiran OJK dalam forum internasional ini membuktikan komitmen lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dari risiko global.
Pertemuan tahunan ini diselenggarakan oleh EMEAP WGBS, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), dan Financial Stability Institute (FSI). Forum tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi bank sentral dan otoritas pengawas perbankan dari seluruh kawasan Asia Pasifik.(REL/Siong)
