Medan, SeputarSumut — Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Lailatul Badri sangat menyayangkan lemahnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) Kota Medan limbah kecap cap hati angsa milik PT Kilang Kecap Angsa di Jalan Bono, Glugur Darat I, Medan Timur.
Pasalnya, selama bertahun-tahun beroperasi perusahaan tersebut membuang limbah sembarangan ke area drainase sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar.
Sorot Politik: Pabrik Kecap Resahkan Warga, DPRD Sayangkan Lemahnya Pengawasan DLH Medan
“Siapa yang tidak kenal produk kecap cap hati angsa ini, tapi selama bertahun-tahun warga dilanda kecemasan karena keberadaan pabrik ini sangat abai dan tidak peduli kepada warga sekitar di Jalan Bono karena membuang limbahnya ke drainase yang menimlbukan bau. Belum lagi hujan air dalam drainase atau parit yang naik menimbulkan kepanikan karena bercampur limbah,” kata Lailatul Badri kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Politisi PKB yang akrab disapa Lela mengkritisi seluruh stakholder Pemko Medan karena perusahaan itu telah beroperasi lama di Jalan Bono, tapi seluruh stakholder Pemko Medan terkesan tutup mata dan tak peduli.
“Yang sangat kita sayangkan, kenapa pihak Kepling, kelurahan hingga kecamatan sanpai Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) sebagai ujung tombak Wali Kota Medan untuk lakukan pengawasan setiap lingkungan terkesan tutup mata tidak mengetahui pabrik. Apakah memang tidak tahu atau memang tahu tapi dilakukan pembiaran. Ini satu pertanyaan besar bagi kita,” kata Lela.
Dimana, kata Lela, saat dilakukan sidak oleh Komisi IV DPRD Kota Medan sejumlah OPD Pemko Medan yang hadir baru mengetahui adanya pabrik kecap tersebut.
“Jelas sangat lemah, tidak sejalan dengan visi dan misi dari Wali Kota Medan Rico Waas yang selalu menekankan agar selalu peduli kepada lingkungan sekitar,” kata Lela.
Lela juga memberikan kritikan kepada Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) yang tidak mengambil tindakan apa pun terhadap perusahaan PT Kilang Kecap Angsa (Cap Hati Angsa) karena melakukan pembiaran sejak Juni 2023.
“Sudah berapa Kepala Dinas ( Kadis) DLH Pemko Medan berganti tidak ada izin atau tindakan apa pun kepada perusahaan. Fakta di lapangan dari pengakuan pihak DLH Kota Medan sejak Juni 2023 perusahaan sudah diminta benahi dokumen perusahan.Tapi, kenapa dilakukan pembiaran harusnya perusahaan ini segera ditutup, cabut izin operasional jika sudah 6 bulan saja harus ada tindakan ini sudah bertahun-tahun tapi dibiarkan,” tegasnya.
“Jadi, kita desak segera cabut izin operasional perusahaan. Ini masih satu pabrik berada di lingkungan masyarakat. Kita sangat yakin masih ada pabrik-pabrik lainya, tapi diabaikan oleh DLH Kota Medan atau oknum-oknum di DLH kita pertanyakan kinerjanya,” tambah Lela.(BEN)
