Medan, SeputarSumut — Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Medan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2025 merekomendasikan kepada Wali Kota Medan agar kinerja Direktur Utama (Dirut) PerusahaannUmum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan dievaluasi. Pasalnya, Dirut dinilai melakukan kebijakan sepihak yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Rekomendasi evaluasi tersebut disampaikan Ketua Pansus LKPJ, Godfried Efendy Lubis ke pimpinan DPRD Medan. Selanjutnya setelah Wakil Ketua DPRD Rajudin Sagala membacakan rekomendasi lalu bersama Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen menyerahkan ke Wali Kota Medan Rico Was dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (28/4/2026).
Sorot Politik: Pansus DPRD Minta Wali Kota Medan Evaluasi Dirut PUD Pasar
“Kita dorong Wali Kota Medan segera menindaklanjuti rekomendasi Pansus, evaluasi kinerja Dirut PUD Pasar,” ujar Ketua Pansus Godfried Lubis.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Hadi Suhendra serta para anggota DPRD Medan yang difasilitasi Plt Sekwan Erisda Hutasoit. Juga hadir Wali Kota Medan Rico Waas, Sekda Kota Medan Wirya Alrahman dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemko Medan.
Dalam rekomendasi itu diuraikan, kegaduhan itu karena adanya pemutusan hubungan kontrak pekerja dengan pihak ke tiga. Maka dalam isi rekomendasi, Pansus mewajibkan PUD Pasar Medan untuk mencari solusi yang berimbang dalam melakukan
pemutusan hubungan kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga.
Lalu Pansus mewajibkan PUD Pasar untuk menjaga stabilitas, kondusifitas, keamanan, ketertiban pada seluruh pasar yang dikelola oleh PUD Pasar. Selanjutnya, Pansus menyarankan agar PUD Pasar segera membuat regulasi retribusi yang pasti terhadap pihak ketiga sesuai dengan potensi pendapatan daerah Kota Medan.
Selain itu, guna kemajuan PUD Pasar milik Pemko Medan itu, dengan tetap memberikan pelayanan yang baik serta upaya peningkatan PAD, Pansus menyarankan agar PUD Pasar Kota Medan melakukan pengajuan penghapusan PBB jika terus merugi.
Kemudian, PUD Pasar disarankan agar dapat melelang barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk mengurangi beban perawatan dan pemeliharaan. PUD Pasar juga diharapkan dapat menyewakan lokasi-lokasi strategis menjadi sarana tempat reklame/billboard bagi perusahaan-perusahaan
komersil.
PUD Pasar disarankan agar menggunakan jasa konsultan manajemen yang independen untuk menata sistem manajemen. PUD Pasar agar selalu melakukan pengawasan terhadap pegawai terkait pungutan retribusi yang
dilakukan kepada para pedagang.
Selanjutnya, PUD Pasar diminta untuk dapat menata pasar lebih baik lagi agar lebih indah baik
penataan pedagang, drainase, parkir dan lainnya. Bahkan PUD diminta agar menambah armada truk pengangkut sampah untuk mengatasi penumpukan sampah yang berlebihan.
Adapun anggota DPRD Medan yang bergabung di Pansus LKPJ yakni Godfried Effendi Lubis (ketua), Dimas Sofani Lubis, Margaret MS, Agus Setiawan, Jusup Ginting Suka, Syaiful Ramadhan, Zulham Efendi, Datuk Iskandar Muda, Salomo Tabah Ronal Pardede, Dame Duma Sari Hutagalung, Reza Pahlevi Lubis, M Afri Rizki Lubis, Dodi Robert Simangunsong, Binsar Simarmata, dan Roma Uli Silalahi.(BEN)
