seputar – Sibolga | Partai NasDem membantah ada caleg dari partai mereka terkena operasi tangkap tangan (OTT) di Sibolga, Sumatera Utara. NasDem juga memastikan tidak ada tim sukses dari partai mereka yang ditangkap.
“Kami pastikan tidak ada caleg ataupun timses yang kena OTT di Sibolga,” kata Ketua DPP NasDem Teritorial 1 Sumut-Aceh, Bakhtiar Ahmad Sibarani, Selasa (13/2/2024).
Sorot Politik: Partai NasDem Bantah Caleg di Sibolga Kena OTT
Bakhtiar menyebut, pria yang ditangkap di Sibolga oleh warga itu bukan bahagian dari NasDem. Hal ini, kata Bakhtiar, dibuktikan dengan tidak adanya alat peraga kampanye milik NasDem yang diamankan bersama pria itu.
“Kami ada bukti videonya, tidak ada satupun alat peraga kampanye NasDem yang diamankan. Pria yang diamankan itu juga bukan timses dari caleg kami. Kami melihat hal ini dipaksakan untuk memperburuk citra NasDem,” tuturnya.
Mantan Bupati Tapteng ini merasa heran nama NasDem dibawa-bawa dalam penangkapan pria di Sibolga itu. Dia juga mengaku heran dengan proses penangkapan kepada pria itu.
“Kami ada videonya, yang menangkap itu membawa-bawa nama Polda. Kemudian dibawa ke Bawaslu, dan anehnya saat di Bawaslu yang melakukan pemeriksaan malah orang yang menangkap di lapangan tadi,” tutur Bakhtiar.
“Masak di Bawaslu yang menginterogasi itu warga, bukan pihak Bawaslu. Itu pun yang diamankan duit sama C-6. Lalu kenapa yang menangkap itu yang menyebutkan nama NasDem,” sambungnya.
Lebih lanjut, Jubir Timnas AMIN ini juga mengaku heran dengan Bawaslu. Dia mengatakan, hingga kini caleg mereka tidak ada yang diperiksa.
“Caleg kita tidak ada diperiksa. Sampai sekarang tidak ada. Kok Bawaslu sudah langsung mengambil keputusan. Harusnya kan, caleg kita diperiksa terkait hal itu,” tuturnya.
Oleh karena itu, Bakhtiar menyebut pihaknya akan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Selain itu, mereka juga akan membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami pasti akan melaporkan pihak yang menangkap itu ke polisi karena membawa-bawa nama NasDem. Kami juga akan melaporkan Bawaslu ke DKPP,” jelasnya. (detik)
