Jakarta, SeputarSumut – Desakan agar data kemiskinan nasional segera diperbaharui setelah rentetan bencana melanda Pulau Sumatra disampaikan oleh Matindas J Rumambi, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Jika merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, saat ini angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen atau setara 23,85 juta jiwa, dengan tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa.
Sorot Politik: Pembaruan Data Kemiskinan Nasional Pasca-Bencana
Persentase angka tersebut diprediksi akan mengalami kenaikan yang signifikan menyusul bencana banjir dan tanah longsor hebat yang menerjang wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.
Menurut Matindas, dampak bencana jauh melampaui kerusakan fisik dan hilangnya nyawa, karena juga merusak aset produktif, melumpuhkan mata pencaharian, menurunkan daya beli, hingga memperparah kerentanan sosial-ekonomi warga.
“Pemerintah harus mewaspadai lonjakan kemiskinan pasca-bencana sebagai peringatan serius. BPS wajib memutakhirkan data agar negara bisa menjamin penanganan dampak sosial-ekonomi bagi warga terdampak,” tegas Matindas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/1).
Ia menekankan bahwa BPS perlu melakukan proses digitalisasi serta validasi data kemiskinan secara menyeluruh, gesit, dan mampu menyesuaikan dengan keadaan darurat setelah terjadinya bencana.
Tanpa adanya data terbaru yang menggambarkan realita di lapangan setelah krisis, Matindas mengkhawatirkan munculnya risiko besar berupa bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
“Warga yang kehilangan harta benda akibat bencana berisiko luput dari program perlindungan sosial jika pemerintah masih menggunakan data lama yang sudah tidak relevan,” ungkapnya kembali.
Pentingnya integrasi data antara kementerian, lembaga terkait, BPS, dan pemerintah daerah juga menjadi sorotan Matindas agar para penyintas bencana segera terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Langkah perbaikan data ini harus menjadi pijakan utama untuk merancang strategi rehabilitasi serta rekonstruksi ekonomi nasional 2026 yang lebih responsif terhadap krisis dan inklusif,” pungkasnya.
Sementara itu, laporan terbaru dari BNPB per 17 Januari mencatat tragedi di tiga provinsi tersebut telah merenggut 1.190 korban jiwa. Selain itu, masih ada 141 orang dinyatakan hilang, dengan jumlah pengungsi mencapai 131 ribu jiwa.(*/cnni)
