seputar-Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan sikap pemerintah tegas meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tetap dipilih melalui pilkada, bukan ditunjuk presiden.
Ia menyampaikan itu pada rapat kerja dengan Baleg DPR dan DPD RI membahas RUU tentang Provinsi DKJ di kompleks parlemen, Rabu (13/3/2024).
Lintas Nasional: Pemerintah Tolak Gubernur DKI Ditunjuk Presiden
“Tentang isu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta, sikap pemerintah tegas, tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini, bukan ditunjuk,” kata Tito.
Dia mengklaim sikap pemerintah sejak awal sudah jelas dan tegas yakni pemilihan Gubernur-Wagub Jakarta tetap melalui pilkada sebagaimana diterapkan saat ini.
Ia menegaskan pemerintah menolak mekanisme pengisian jabatan kepala daerah lewat penunjukan presiden.
“Sekali lagi, karena dari awal draf kami, draf pemerintah sikapnya dan drafnya juga isinya sama, dipilih bukan ditunjuk,” tegasnya.
Tito tak menampik isu tersebut ] menjadi polemik di ruang publik hari ini.
Ia mengatakan sebelumnya pernah menjawab soal itu di kesempatan yang lain. Namun, menurutnya RDP dengan Baleg DPR hari ini merupakan forum yang penting untuk menjawab secara formal.
Draf RUU DKJ sebelumnya menuai polemik lantaran mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta akan dipilih dan ditunjuk presiden.
Hal ini tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU DKJ yang mengatur penunjukan kepala daerah Jakarta oleh presiden.
“Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD,” dikutip dari pasal 10 ayat (2) RUU DKJ.
Dalam draf RUU itu Gubernur Jakarta bakal menjabat selama lima tahun. Mereka bisa menjabat lagi selama lima tahun berikutnya bila dipilih presiden. (cnnindonesia)
