Jakarta, SeputarSumut – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa langkah rehabilitasi lahan pertanian serta perbaikan sawah yang terkena dampak bencana di Sumatra akan dijalankan melalui skema padat karya dengan melibatkan langsung para pemilik lahan.
Penerapan skema ini bertujuan agar para petani tidak hanya fokus pada pemulihan aset pertanian mereka, tetapi juga tetap memiliki sumber penghasilan selama masa transisi tersebut berlangsung.
Berita Ekonomi: Perbaikan Sawah Terdampak Bencana di Sumatra
“Proses perbaikan sawah yang rusak dilakukan sendiri oleh pemiliknya dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Ini merupakan instruksi langsung Bapak Presiden agar saudara-saudara kita mendapatkan upah, selain bantuan benih gratis, pengolahan tanah, hingga perbaikan irigasi,” jelas Amran dalam pernyataan tertulis, Sabtu (17/1/2026).
Konsep pemberdayaan ini, menurut Amran, menjamin partisipasi aktif seluruh pemilik sawah dalam proses pemulihan. Mereka yang turun tangan menggarap lahannya sendiri akan diberikan penghasilan harian yang memadai untuk menyokong kebutuhan keluarga.
“Mereka bekerja di sawah miliknya sendiri dan mendapatkan upah harian yang mencukupi, sementara seluruh beban biaya pengolahan lahan hingga bibit menjadi tanggung jawab pusat,” imbuhnya.
Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan luas lahan yang terdampak bencana di tiga provinsi mencapai angka 98 ribu hektare, dengan rincian wilayah Aceh mencakup 32 ribu hektare. Amran menyoroti bahwa di Aceh terdapat 10.000 hektare lahan sawah yang masuk program rehabilitasi dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar harian.
Pemerintah juga telah menetapkan target durasi pemulihan, di mana lahan dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang diharapkan bisa tuntas dalam waktu paling lama tiga bulan.
“Untuk wilayah Aceh, bersamaan dengan Sumatra Barat dan Sumatra Utara, perbaikan pada kategori rusak ringan dan sedang dipatok selesai maksimal dalam tiga bulan ke depan,” tegas Amran.
Kementerian Pertanian turut mengombinasikan tenaga manusia dengan kemajuan teknologi guna mempercepat rehabilitasi. Sejumlah traktor telah disiagakan untuk mengolah tanah, irigasi diperbaiki secara masif, serta penggunaan teknologi drone khusus dikerahkan untuk menangani lahan yang tertimbun lumpur tebal.
“Fokus kami adalah melibatkan semua pemilik lahan. Kami menghindari keterlibatan kontraktor besar demi mengutamakan program padat karya agar masyarakat sekitar yang langsung merasakan manfaat pendapatannya,” pungkas Amran.(*/dtk)
