seputar-Medan | Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara Drs Gandi Parapat mengkritik rencana pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggandeng Tiongkok untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan lahan persawahan seluas 1 juta hektare.
“PMPHI akan mengajukan keberatan kepada Pemerintah RI agar meninjau kembali rencana yang sudah dibuat dengan Pemerintah China tersebut,” ujar Gandi Parapat di sela Diskusi Anak Sumut di Cafe Namira Jalan Sempurna, Medan, Senin (06/05/2024).
Berita Ekonomi: PMPHI Kritik Proyek Persawahan 1 Juta Hektare Pemerintah RI-Tiongkok
Menurut Gandi, tidak hanya PMPHI, akademi seperti Prof Dr Togu Harlen Lumbanraja, Haris Dermawan, dan Dr Ali Batubara, kemudian mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, hingga kalangan aktivis, politisi, dan insan pers di Medan seperti Roder Nababan, Alexander Fasha, uwandi, HD Melva, dan Maju Manalu, juga menyatakan ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah tersebut.
Gandi lebih jauh mempertanyakan rencana Pemerintah RI mendatangkan warga Tiongkok yang katanya akan mentrasfer teknologi persawahan padi kepada Indonesia untuk proyek pertanian yang akan dimulai Oktober 2024 mendatang.
“Apakah dengan mendatangkan warga negara China yang akan memberikan teknologi padi mereka, mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Tentunya pemerintah tidak harus mempercayakan sepenuhnya. Karena kalau hanya untuk mengurusi lahan persawahan, rakyat Indonesia adalah ahlinya,” sebut Gandi seraya menambahkan bahwa untuk mengerjakan lahan persawahan 1 juta hektare tersebut memerlukan ribuan pekerja dan tidak seperti mengerjakan produksi sendok garpu.
Gandi juga mempertanyakan kecintaan Pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya, dengan memilih mendatangkan warga negara Tiongkok. “Untuk itu, saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Sumut agar bersama-sama menyuarakan keberatan dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut,” kata Gandi.
Senada dengan Gandi, Abyadi Siregar menilai rencana kerja sama yang sudah dibahas Pemerintah RI-Tiongkok dalam pertemuan resmi tersebut akan membuat kekhawatiran serta kebingungan rakyat Indonesia.
“Dengan munculnya kerja sama tersebut, akan membuat sistem pemerintahan kita semakin gawat. Bahkan negara Indonesia telah dipecundangi Pemerintah China andai kerja sama ini benar-benar terealisasi. Untuk itu, mari kita satu suara untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut,” ajak Abyadi.
Sementara itu Alexander Fasha mengharapkan Pemerintah RI harus memiliki sikap tegas dengan adanya rencana kerja sama pemberian 1 juta hektare lahan persawahan tersebut kepada warga negara Tiongkok. Dia menghawatirkan kerja sama tersebut juga akan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Bila hal itu benar, siap-siaplah warga negara Indonesia akan menjadi penonton di rumahnya sendiri,” papar Alexander. (RIL)
