Jakarta, SeputarSumut – Gelombang kerusuhan besar-besaran telah melanda Wilayah Kashmir bagian Pakistan (PoK) menyusul seruan aksi mogok tanpa batas waktu yang dilancarkan oleh Komite Aksi Rakyat (AAC). Situasi di PoK kini mencapai titik kritis, didorong oleh ketidakpuasan mendalam terhadap Islamabad.
Aksi protes yang merebak di berbagai kota di PoK ini dipicu oleh dua masalah utama: lonjakan harga kebutuhan pokok, khususnya tepung dan listrik, serta desakan untuk membubarkan 12 kursi legislatif yang dialokasikan khusus bagi pengungsi Kashmir di Pakistan. Protes ini dengan jelas menyoroti kegagalan pemerintah Pakistan dalam menangani masalah sosial-ekonomi mendalam yang dihadapi rakyat PoK.
Dunia Internasional: PoK Bergejolak: Aksi Mogok Tanpa Batas Waktu Tuntut Keadilan Ekonomi dan Politik
Tercatat, bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan Pakistan di beberapa wilayah telah mengakibatkan sedikitnya 10 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka. Insiden paling mematikan terjadi di Dhirkot, distrik Bagh, di mana dilaporkan empat orang massa tewas akibat tembakan aparat.
Korban jiwa lainnya tersebar di sejumlah kota; dua kematian terjadi di Dadyal dan Mirpur, sementara sisanya dikonfirmasi di Muzaffarabad dan Chamyati, dekat Kohala. Saat ini, ribuan warga PoK telah bergabung dalam long march menuju Muzaffarabad, ibu kota wilayah tersebut. Mereka menyuarakan tuntutan keadilan ekonomi dan politik, sekaligus menentang dominasi yang dipertahankan Islamabad atas wilayah PoK.
Akar dari kemarahan publik ini sudah tertanam kuat dari krisis ekonomi yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun. Ironisnya, PoK adalah lokasi dari sejumlah proyek besar pembangkit listrik tenaga air, termasuk Bendungan Mangla, yang menghasilkan pasokan listrik dalam jumlah signifikan untuk Pakistan.
Meskipun wilayah itu menghasilkan listrik yang melimpah, warga PoK justru mengalami pemadaman listrik secara rutin dan terpaksa membayar tarif listrik tanpa subsidi. Selain itu, harga tepung, yang merupakan bahan pokok utama di Kashmir, telah melonjak tajam. Kondisi ini dinilai AAC sebagai ketidakadilan struktural dan menuntut subsidi tepung serta penetapan tarif listrik yang wajar bagi penduduk PoK.
Dialog yang sempat diupayakan antara pimpinan AAC dan pemerintah PoK menemui jalan buntu dan gagal menghasilkan kesepakatan konkret. Kegagalan ini seketika memicu aksi mogok besar-besaran yang kemudian melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai kota. Massa tumpah ruah di jalanan sambil meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah, menyebabkan pasar, sekolah, dan transportasi umum berhenti beroperasi total.
Menanggapi meluasnya kerusuhan PoK, otoritas Pakistan melakukan pengerahan pasukan paramiliter dalam skala besar. Selain itu, mereka juga memberlakukan pembatasan komunikasi, termasuk pemadaman internet dan layanan seluler, dengan tujuan menghambat koordinasi massa protes. Pendekatan represif ini menuai kritik tajam karena dianggap mengulangi pola lama penindasan terhadap aspirasi sah rakyat PoK.
Salah satu tuntutan politik yang paling sensitif dari AAC adalah penghapusan 12 kursi legislatif di Majelis PoK. Kursi-kursi ini dialokasikan bagi pengungsi Kashmir yang bermukim di Pakistan dan dibentuk melalui Amandemen ke-13 pada tahun 2018.
Menurut warga setempat, sistem kursi pengungsi ini dianggap sebagai instrumen kendali yang digunakan Islamabad untuk mengatur dan mendominasi politik lokal. AAC berpendapat bahwa sistem tersebut melemahkan representasi politik penduduk PoK asli dan memperpanjang marginalisasi mereka. Pengamat politik menilai kebijakan ini mengubah pemerintahan lokal menjadi sekadar “perpanjangan tangan” pemerintah pusat, bukan representasi kehendak rakyat PoK.
Gerakan yang dipimpin oleh AAC ini bukan hanya sebatas protes ekonomi, melainkan juga merupakan ekspresi frustrasi atas ketimpangan politik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. “Aksi ini bukan melawan institusi tertentu, melainkan untuk menegakkan hak-hak dasar yang diabaikan selama lebih dari tujuh dekade,” kata Shaukat Nawaz Mir, salah satu pemimpin AAC. Pernyataan ini merefleksikan kelelahan kolektif warga PoK terhadap janji reformasi dan pembangunan yang tidak pernah terealisasi.
Gelombang ketidakpuasan yang meluas di PoK secara jelas menunjukkan adanya jurang yang semakin dalam antara rakyat dan pemerintah Pakistan. Janji peningkatan ekonomi dan pemberian hak politik yang lebih luas seringkali hanya sebatas retorika, sementara respons terhadap suara rakyat justru berupa tindakan keras. Ketegangan ini menandai krisis legitimasi yang signifikan bagi Islamabad di wilayah yang memiliki nilai strategis, baik secara geopolitik maupun simbolis.
Krisis di PoK kini berada di titik genting. Apabila tuntutan rakyat terus diabaikan, gelombang ketidakpuasan berpotensi meluas menjadi gerakan yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengguncang stabilitas Pakistan itu sendiri. Bagi Islamabad, dialog dan reformasi nyata untuk menanggapi aspirasi rakyat PoK adalah langkah mendesak guna mencegah keruntuhan tata kelola dan erosi kepercayaan publik.
Hingga tuntutan tersebut dipenuhi, besar kemungkinan aksi mogok dan protes akan terus berlanjut. Ini mencerminkan jarak yang kian melebar antara aspirasi rakyat PoK dan kebijakan pemerintah Pakistan yang menunjukkan keengganan untuk berubah.(*/cnni)
