Jakarta, SeputarSumut – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9) sore.
Dia menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan (BG), yang sebelumnya dicopot Prabowo dalam proses perombakan kabinet atau reshuffle pada Senin (8/9). Setelah BG dicopot, tugas Menko Polkam diserahkan Prabowo sementara atau ad interim ke Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Lintas Nasional: Prabowo Lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan
“Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan untuk diikuti Djamari dan sejumlah tokoh lain yang dilantik masuk kabinet.
Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Prabowo dan para tamu undangan lainnya.
Pelantikan pejabat kali ini merupakan rangkaian kedua dari perombakan Kabinet Merah Putih. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 pada 17 September 2025, kegiatan perombakan pada 8 September lalu menyisakan dua posisi menteri yang masih kosong, yakni Menko Polkam dan Menpora. Kursi dua menteri itu kini diduduki pejabat definitif setelah dilantik Prabowo hari ini.
Djamari merupakan purnawirawan jenderal TNI. Ia merupakan lulusan Akabri 1971, tiga tahun di atas Prabowo dan Sjafrie yang merupakan lulusan 1974.
Selama menjadi prajurit, Djamari pensiun dengan pangkat terakhir letnan jenderal (bintang tiga). Dalam karier militernya, dia pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998-1999.
Djamari juga tercatat pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang memutuskan Prabowo terbukti terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Dalam putusannya, DKP memberhentikan Prabowo dari ABRI pada 1998.
Setelah menjabat Pangkostrad, Djamari dipercaya sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000. Lalu setelahnya ia pun mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 2000-2004.(*/cnni)
