Jakarta, SeputarSumut — Situasi geopolitik internasional yang kian memanas saat ini memberikan tekanan nyata terhadap lonjakan harga berbagai komoditas pokok di dalam negeri. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah didorong untuk segera merumuskan langkah pengendalian dan mitigasi yang konkret guna meringankan beban ekonomi masyarakat yang semakin terhimpit.
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan resminya kepada Parlementaria di Jakarta pada Rabu, 22 April 2026, menyatakan bahwa dampak perselisihan global telah merambah ke sektor perekonomian nasional. Puan menyoroti kenaikan harga energi serta bahan pangan utama yang dinilai sangat memberatkan rakyat, khususnya mereka yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Sorot Politik: Puan Maharani Desak Pemerintah Mitigasi Kenaikan Harga Minyak Goreng LPG dan BBM Akibat Konflik Geopolitik
Kondisi terkini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergelut dengan fenomena lonjakan harga pada sejumlah komoditas vital. Di sektor energi, Pemerintah baru saja menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis nonsubsidi secara signifikan, yang kemudian disusul oleh kebijakan serupa pada komoditas lainnya.
Langkah terbaru mencatat harga LPG nonsubsidi resmi melambung hingga 18 persen, menyusul terjadinya kelangkaan stok LPG subsidi di berbagai pelosok daerah belakangan ini. Tekanan ekonomi tersebut semakin diperparah dengan harga minyak goreng yang terus merangkak naik di pasar dalam kurun waktu terakhir.
Pemicu utama melesatnya harga minyak goreng adalah menguatnya harga bahan baku Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah di kancah global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga minyak goreng telah meluas ke 207 kabupaten/kota atau setara dengan 57,5 persen wilayah Indonesia pada pekan ketiga April 2026.
Secara nasional, rata-rata harga minyak goreng mengalami kenaikan dari Rp 19.358 menjadi Rp 19.592 per liter. Namun, di wilayah tertentu seperti Kabupaten Intan Jaya, Papua, harga komoditas ini dilaporkan telah mencapai angka fantastis yakni Rp 60.000 per liter.
Menanggapi ketimpangan harga tersebut, Puan Maharani berpendapat bahwa persoalan ini harus dilihat dari kacamata keseharian rakyat kecil. Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut, fluktuasi harga kebutuhan pokok memiliki dampak langsung yang merubah struktur belanja harian di tingkat rumah tangga.
Puan menjelaskan bahwa bagi sebagian besar keluarga, minyak goreng adalah kebutuhan dasar yang tidak mungkin ditunda penggunaannya. Kenaikan harga yang terjadi saat ini menjadi beban yang sangat berat bagi rumah tangga yang memiliki anggaran pengeluaran sangat terbatas.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini memaparkan bahwa setiap ada kenaikan harga pangan, porsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok akan mengambil jatah yang lebih besar dari total belanja harian. Hal ini memaksa masyarakat untuk mengorbankan kebutuhan lainnya demi bisa bertahan hidup.
Beban keluarga Indonesia juga semakin berlipat dengan naiknya harga BBM. Meski kenaikan saat ini secara formal hanya menyasar BBM nonsubsidi, Puan meminta Pemerintah untuk jeli melihat fakta di lapangan di mana banyak warga yang berhak menerima subsidi justru kesulitan mendapatkan akses, sehingga terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM nonsubsidi.
Kondisi serupa juga dialami oleh pengguna LPG, di mana kenaikan harga pada sektor energi dipastikan akan memicu efek domino terhadap harga komoditas lainnya. Rantai kenaikan ini secara otomatis menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, cucu proklamator Bung Karno ini mendesak Pemerintah agar secepatnya melakukan intervensi harga. Menurutnya, jika tidak segera dikendalikan, kenaikan ini akan menciptakan ekspektasi kenaikan barang-barang lain di pasar yang semakin menyulitkan posisi rakyat.
Puan juga menuntut adanya strategi mitigasi yang matang dari Pemerintah beserta instansi terkait guna menghadapi ketidakpastian geopolitik global, terutama dalam memastikan ketersediaan dan stabilitas harga BBM, LPG, serta minyak goreng. Pemerintah diminta memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai alasan kenaikan harga BBM nonsubsidi serta masa berlakunya kebijakan tersebut.
Langkah mitigasi juga harus disiapkan untuk mengantisipasi berbagai skenario terburuk dari dinamika politik dunia. Hal ini mengingat belum adanya kepastian mengenai akhir dari konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang menjadi pemicu utama guncangan ekonomi dunia saat ini.
Puan mengingatkan bahwa ketegangan global tidak hanya berisiko pada kenaikan harga energi, tetapi juga memicu inflasi global serta ketidakstabilan sektor keuangan. Ia menekankan bahwa otoritas moneter dan fiskal harus mengambil kebijakan strategis agar roda ekonomi nasional tetap berputar dan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Sebagai penutup, Puan menegaskan bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan ketika urusan dapur rumah tangga mulai terganggu oleh mahalnya harga kebutuhan. Menurutnya, kualitas sebuah kebijakan paling nyata diuji ketika negara mampu memberikan solusi tepat pada titik paling mendasar bagi kehidupan rakyatnya.(*/dprri)
