seputar-Medan | Founder Indobarometer, M Qodari, merespons statement Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, soal Bobby Nasution tak boleh mendaftar Pilkada lewat partai berlogo banteng tersebut.
Pengamat politik nasional itu mempunyai 3 analisis atas penolakan PDIP terhadap menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Sorot Politik: Qodari: Banyak Partai yang Siap Usung Bobby di Pilgubsu Jika PDIP Tak Mau
“Yang pertama itu merupakan hak dari PDI Perjuangan, dan Mas Hasto sebagai Sekjen dari PDI Perjuangan untuk memilih siapa kandidat yang akan didukung atau tidak didukung dalam pilkada nanti, termasuk untuk Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara,” jelas Qodari saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Jumat (19/4/2024).
Terkhusus untuk Bobby Nasution, sambung Qodari, tak didukung PDIP tentu bukan akhir segalanya. Sebab, Bobby Nasution memiliki prestasi dan elektabilitas yang masih tinggi, sehingga banyak partai lain yang siap mengusung.
“Tapi, yang kedua bukan berarti Bobby tidak akan bisa maju sebagai calon gubernur. Pasti banyak yang mau mendukung ya, terutama ketika Bobby punya elektabilitas yang baik, punya dukungan masyarakat yang luas dan punya peluang untuk menang dalam Pilgub yang akan datang. Pasti partai politik yang lain juga ada yang berminat untuk mengajukan,” ungkap Qodari.
Lebih jauh, Qadari menilai sudah ada langkah hampir pasti dari sejumlah partai yang akan mengusung Bobby Nasution maju pada Pilgubsu mendatang.
“Golkar, Gerindra atau mungkin partai-partai politik yang lainnya saya rasa siap mengusung Bobby,” terang alumni UI tersebut.
Qodari juga mempertanyakan apakah PDIP punya calon yang lebih kuat dari Bobby Nasution. Mengingat, pernyataan sikap tidak mendukung Bobby Nasution.
Apalagi, sambung Qodari, jika sampai PDIP misalnya mengusung Edy Rahmayadi, maka akan sangat mungkin terjadi penolakan dari konstituen. Maka dari itu, Qodari mengingatkan apabila PDIP sampai salah pilih calon, maka kekalahan sudah di depan mata.
“Nah, yang ketiga, sebetulnya PDI Perjuangan juga Jangan sampai salah memilih atau mendukung kandidat,” ujar Qodari.
“Kalau PDIP Perjuangan misalnya mengajukan Edy Rahmayadi, pertanyaannya, apakah konstituen PDI Perjuangan akan setuju atau tidak setuju dengan pencalonan Edy Rahmayadi oleh PDI Perjuangan,” sambung Qodari.
Atas hal itu, Qodari mengingatkan seluruh pihak belajar dari pengalaman Pemilu yang telah berlangsung di Indonesia.
“Itu saya kira kita semua sudah tahu dan belajar bahwa dalam pemilihan langsung, kalau terjadi ketidaksesuaian antara kandidat yang dipilih partai dengan konstituen atau basis data tersebut yang terjadi bukan kemenangan tapi malah kekalahan,” pungkas Qodari. (inews)
