Medan. – Ratusan driver Grab di Medan yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menggeruduk Kantor Grab Medan, DPRD Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025).
Aksi ini diikuti 150-200 driver ojol Grab yang dimulai dari titik kumpul di Lapangan Merdeka sejak pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga siang hari.
Mereka tampak bersemangat dalam aksi mengusung tema “Satukan Suara, Salam Satu Aspal” tersebut. Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas berbagai kebijakan Grab yang dinilai menyulitkan dan merugikan mitra pengemudi.
Dalam aksinya, para driver menyuarakan 4 tuntutan utama. Mereka menolak keras kebijakan berlangganan GrabBike Akses Hemat yang dinilai memaksa driver untuk membayar demi bisa mendapat order.
Selain itu, mereka mengecam sistem slot order gabungan di layanan GrabFood yang dianggap merugikan waktu dan biaya operasional driver.
Para pengemudi juga menuntut agar tarif Grab disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Perhubungan, serta mendesak aplikator transportasi daring untuk memiliki kantor operasional yang bisa diakses driver.
“Grab Hemat ini sangat memberatkan para driver dari berbagai segmen. Penghasilan sudah nggak seberapa ditambah layanan seperti ini,” ujar David, salah satu perwakilan ASDM, saat ditemui di depan Kantor DPRD Sumut.
“Kalau kami nggak ikut langganan akses hemat, order anyep. Tapi kalau ikut, potong lagi pendapatan kami. Ini udah bukan kerja sama, ini pemaksaan,” tegas David lagi.
Ia bercerita bahwa layanan Grab Hemat ini sudah berjalan 1-2 bulan. Grab membuat kebijakan untuk driver yang mau ambil orderan Grab Hemat harus membayar setidaknya Rp15.000 untuk 9 orderan.
“Ini ngga masuk akal, udah kita dipotong biaya aplikasi, biaya layanan, ini disuruh bayar lagi untuk orderan Grab Hemat, Ini yang kami tolak mentah-mentah,” katanya.
Adapun berdasarkan pengakuan David, untuk per orderan driver dikenakan biaya potongan resmi Grab 20%. “Jadi misal kita dapat orderan Rp10.000 paing kita hanya dapat Rp 7.000-Rp 6.000, udah gitu disuruh bayar lagi Rp 19.000 berat banget,” jelas dia.
Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi setempat dan DPRD Sumut untuk membuat surat ke kantor Grab pusat terkait tuntutan para driver tersebut.
Adapun aksi ini menambah panjang daftar protes terhadap kebijakan akses hemat Grab yang sebelumnya telah digelar di Cirebon, Bandung, Semarang, Malang, Makassar, Mataram dan Kupang sejak awal Februari lalu. Para driver menyatakan tidak akan tinggal diam jika tuntutan mereka terus diabaikan.
Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi setempat dan DPRD Sumut untuk membuat surat ke kantor Grab pusat terkait tuntutan para driver tersebut.
Sementara itu, Anton Pakpahan salah seorang Koordinator Aksi menambahkan, bahwa aksi ini bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi dengan damai dan bermartabat.
“Kami hanya ingin didengar. Kami ingin kebijakan yang adil, bukan sekadar janji manis dari aplikator,” kata Anton.
Aksi ini juga menyoroti lemahnya komunikasi dua arah antara aplikator dan mitranya. Selama ini, para driver merasa kebijakan dibuat sepihak tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan yang mereka hadapi setiap hari.
Sebagai tindak lanjut, ASDM telah melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Sumut. Dalam pertemuan tersebut, disepakati akan digelarnya RDP (Rapat Dengar Pendapat) pada bulan Juni mendatang yang juga akan menghadirkan pihak aplikator.
“Adapun hasil pertemuan tadi dengan anggota DPRD Sumut, akan digelar RDP pada bulan Juni. Mereka juga mengundang pihak aplikator. Semoga pada RDP nanti mendapatkan hasil yang positif,” pungkasnya.
Adapun aksi ini menambah panjang daftar protes terhadap kebijakan akses hemat Grab yang sebelumnya telah digelar di Cirebon, Bandung, Semarang, Malang, Makassar, Mataram dan Kupang sejak awal Februari lalu. Para driver menyatakan tidak akan tinggal diam jika tuntutan mereka terus diabaikan. (medanbisnis)
