Jakarta – Relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melaporkan Roy Suryo dkk ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat terkait dugaan penyebaran hoax ijazah palsu Jokowi.
Laporan teregister dengan nomor LP/B/2712/IV/2025/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 25 April 2025. Adapun terlapor dalam hal ini ada tiga orang, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.
Lintas Nasional: Relawan Jokowi Polisikan Roy Suryo dkk
Ketiganya dilaporkan terkait Pasal 160 dan/atau Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pelapor bernama Kapriyani yang mengatasnamakan relawan Jokowi mengatakan laporan dibuat lantaran perbuatan ketiganya menimbulkan kegaduhan.
“Kita melakukan pelaporan tindak pidana ketertiban umum. Karena menyebarkan berita, menyatakan bahwa ijazah bapak Jokowi itu palsu. Sehingga ini kan menimbulkan keonaran di masyarakat,” kata Kapriyani di Polda Metro Jaya, Jumat (25/4/2025).
Kapriyani mengatakan penyebaran berita hoax tersebut dianggap merugikan dan menimbulkan keonaran di masyarakat. Dia mengatakan keaslian ijazah Jokowi sudah terkonfirmasi pihak kampus Universitas Gajah Mada (UGM).
“Padahal tidak ada lagi imbas politiknya bagi mereka. Karena Pak Jokowi sudah purna tugas dengan baik. Pak Jokowi sudah tinggal di Solo,” ujarnya.
Dia menyebut isu tersebut semakin meresahkan lantaran berimbas pada peristiwa penggerudukan kediaman Jokowi di Solo. Aksi itu juga telah menimbulkan gejolak di masyakat.
“Sebagai relawan Jokowi kita merasa terusik. Tahun 2019 dan sebelumnya juga kita mengampanyekan Bapak Jokowi untuk menjadi presiden. Alhamdulillah, selesai dua periode sesuai dengan baik. Nah, oleh karena itu kita hari ini merasa terusik. Kita membuat laporan ini,” jelasnya.
Dia menilai aksi tersebut diangkat lantaran dendam personal terhadap Presiden Ke-7 RI tersebut. Relawan Jokowi memutuskan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Nah ini yang tidak baik. Karena kita harusnya di dalam bernegara harus rukun karena ini semboyan negara kita. Silahkan lakukan jalur hukum, tidak perlu disebarkan,” imbuhnya.(detik)
