seputar – Jakarta | Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut kalangan buruh menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini mewajibkan pekerja melakukan iuran 3% yang diambil dari gajinya setiap bulan sebagai simpanan Tapera.
Said Iqbal mengatakan, 1.000 buruh bakal turun ke jalan pada Kamis 6 Juni 2024 untuk memprotes kebijakan Tapera tersebut. Buruh-buruh tersebut akan melakukan aksi di Istana Negara, Jakarta Pusat menuntut agar kebijakan baru tersebut dibatalkan.
Berita Ekonomi: Ribuan Buruh Bakal Demo Besar Tolak Iuran Tapera
“Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada hari Kamis tanggal 6 Juni di Istana Negara, Jakarta, dengan tuntutan untuk mencabut PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera,” ujar Said Iqbal, Minggu (2/6/2024).
Selain turun ke jalan, pihaknya juga bakal melakukan judicial review ke MK untuk UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tapera dan ke Mahkamah Agung untuk Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera.
Ia menyebut, meski ada potongan gaji sebesar 3% untuk Tapera, namun tidak ada kepastian bagi buruh untuk mendapatkan rumah.
“Dalam sepuluh hingga dua puluh tahun kepesertaannya, buruh tidak akan bisa membeli rumah. Bahkan hanya untuk uang muka saja tidak akan mencukupi,” ungkap Said Iqbal.
Ia juga mengatakan, saat ini daya beli buruh turun 30% serta upah minimum sangat rendah akibat UU Cipta Kerja. Adanya iuran Tapera sebesar 2,5% setiap bulannya yang diambil dari gaji dinilai akan menambah beban dalam membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.
Menurut Said Iqbal, potongan gaji buruh tersebut jika ditotalkan mendekati 12% dari upah yang diterima. Potongan tersebut, diantaranya potongan Pajak Penghasilan 5%, iuran Jaminan Kesehatan 1%, iuran Jaminan Pensiun 1%, hingga iuran Jaminan Hari Tua 2%.
“Belum lagi jika buruh memiliki hutang koperasi atau di perusahaan, ini akan semakin semakin membebani biaya hidup buruh,” kata Said Iqbal. (detik)
