Jakarta, SeputarSumut — Ketimpangan realisasi anggaran di lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) menjadi sorotan tajam Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan. Kritik tersebut ia utarakan secara langsung dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Mendiktisaintek yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.
Secara akumulatif, Sofyan memaparkan bahwa serapan anggaran Mendiktisaintek pada tahun 2025 sebenarnya sudah menyentuh angka 94,83 persen. Namun, ia memberikan catatan kritis pada Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang realisasinya dianggap jauh tertinggal dibandingkan unit kerja lainnya. “Serapan pada unit tersebut hanya berada di angka 63,72 persen,” tegas Sofyan pada Selasa (3/2/2026).
Sorot Politik: Sofyan Tan Soroti Ketimpangan Anggaran Kemendikti
Rendahnya angka serapan tersebut memicu tanda tanya besar dari pihak legislatif, terutama karena unit yang sama mendapatkan kenaikan alokasi dana yang sangat drastis untuk tahun anggaran 2026. “Dari sebelumnya 326 miliar, anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi melonjak menjadi 1.082 miliar pada 2026. Kami mempertanyakan apakah ini mengindikasikan adanya kendala pada proyek pembangunan SMA Garuda di tahun 2025,” jelasnya.
Sebagai informasi, inisiatif Sekolah Garuda telah resmi diperkenalkan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait sejak tahun 2025 lalu. Program ini mencakup dua kategori utama, yakni Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi, yang diintegrasikan untuk menciptakan keseimbangan akses serta meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.
Proyeksi pembangunan untuk 20 Sekolah Garuda Baru direncanakan bakal berlangsung secara bertahap hingga tahun 2029 mendatang. Khusus untuk tahun 2025, ditargetkan ada empat sekolah yang mulai dibangun agar dapat segera beroperasi menyambut tahun ajaran 2026/2027.
Selain masalah infrastruktur, Sofyan juga menyinggung tentang Target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang dipasang oleh Kemendiktisaintek. Ia memprediksi pencapaian target tersebut akan menghadapi hambatan serius mengingat APK 2025 yang terealisasi hanya 32,89 persen dari target 33,94 persen, sementara target tahun 2026 dipatok lebih tinggi yakni 34,92 persen. “Tantangan ini sangat besar; sebagai perbandingan, Korea Selatan sudah memiliki APK kuliah yang jauh melampaui negara kita,” tambahnya.
Kunci utama untuk mendongkrak APK menurut Sofyan adalah kemudahan akses beasiswa, khususnya bagi para mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia menyayangkan dukungan anggaran untuk KIP Kuliah yang dinilai masih minim, apalagi beredar kabar mengenai rencana pengurangan kuota penerima beasiswa baru dari 200 ribu menjadi 170 ribu. “Kami sangat berharap rencana pengurangan tersebut tidak benar-benar terjadi, Pak Menteri,” harapnya.
Oleh karena itu, desakan diberikan kepada Mendiktisaintek agar lebih gigih memperjuangkan penambahan dana beasiswa kepada Presiden melalui pengalihan ruang fiskal yang tersedia. Menurutnya, tambahan sekitar 5 triliun untuk melengkapi anggaran KIP Kuliah yang saat ini 15 triliun sudah cukup untuk membantu banyak orang tua menyekolahkan anaknya hingga meraih gelar sarjana.
Perhatian terhadap institusi pendidikan di luar negeri juga tidak luput dari pembahasannya, di mana ia mengusulkan adanya dukungan bagi perguruan tinggi swasta. Sofyan menyarankan pemerintah untuk mulai memikirkan skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) sebagai pendamping program BOPTN yang sudah ada. “Sudah saatnya kita memperhatikan BOPTS selain BOPTN,” pungkas Sofyan.(*/Siong)
