Jakarta – Satu unit pesawat jet Spirit Airlines yang menuju ibu kota Haiti, Port-au-Prince, terkena tembakan. Maskapai Amerika Serikat (AS) itu mengatakan seorang pramugari mengalami luka ringan akibat kejadian.
Seperti dilansir AFP, Selasa (12/11/2024), penerbangan 951 dari Fort Lauderdale, Florida, ke Port-au-Prince dialihkan dan mendarat dengan selamat di negara tetangga Republik Dominika, kata Spirit dalam sebuah pernyataan. Pemeriksaan di darat mengungkapkan kerusakan pada pesawat “sesuai dengan tembakan,” tambahnya.
Dunia Internasional: Spirit Airlines Ditembak, Pramugari Terluka
“Tidak ada penumpang yang terluka,” kata maskapai berbiaya rendah itu, seraya menambahkan bahwa layanannya ke Haiti telah ditangguhkan sambil menunggu evaluasi lebih lanjut.
Ibu kota Haiti diketahui sebagian besar dikendalikan oleh geng-geng yang kuat dan bersenjata lengkap. Pesawat yang rusak itu dihentikan sementara dan Spirit mengatur agar penumpang dikembalikan ke Fort Lauderdale pada hari Senin (18/11).
Bandara di Port-au-Prince telah menghentikan semua penerbangan komersial, Miami Herald melaporkan. American Airlines juga mengumumkan akan menangguhkan layanan penerbangannya antara Miami dan ibu kota Haiti hingga hari Kamis (14/11).
Insiden penembakan itu terjadi saat negara itu bersiap melantik perdana menteri baru di tengah perebutan kekuasaan baru yang mengancam akan menjerumuskan negara miskin yang dilanda krisis itu ke dalam kekacauan baru.
Dewan transisi Haiti telah bergerak untuk mengganti Perdana Menteri Garry Conille, menurut buletin resmi surat kabar yang dilihat AFP pada hari Minggu (10/11).
Keputusan dewan yang beranggotakan sembilan orang itu, yang tertanggal untuk dipublikasikan pada hari Senin, 11 November, berupaya untuk menyingkirkan Conille setelah hanya lima bulan menjabat dan menggantinya dengan pengusaha Alix Didier Fils-Aime.
Dewan tersebut adalah badan baru yang tidak tercantum dalam konstitusi dan tidak disetujui oleh parlemen karena Haiti tidak memiliki badan legislatif yang sedang menjabat.
Negara itu tidak menyelenggarakan pemilihan umum sejak tahun 2016, yang memperlebar kekosongan politik yang telah memperburuk krisis keamanan dan kesehatan yang ada. (detik)
