Medan – Gubernur Sumut Bobby Nasution menargetkan nilai investasi di Sumut mencapai Rp 100 triliun per tahun mulai tahun ini. Ia mengaku sudah menyampaikan rencana ini kepada Menteri Investasi Rosan Roeslani.
“Kami Targetkan di Pemprov per tahunnya nilai investasi di Sumut capai Rp 100 triliun. Target ini sudah kami sampaikan dengan Menteri Investasi secara langsung,” ungkap Bobby saat beri kata sambutan di Musrenbang 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025).
Berita Ekonomi: Tahun Ini, Bobby Targetkan Investasi di Sumut Capai Rp 100 Triliun
Lebih lanjut, Bobby menyinggung terkait aturan dalam perizinan bagi para investor. Ia menyebut setiap kabupaten/kota yang berhasil memasukkan investor maka akan diberi insentif.
“Rasanya saat ini insentif investor yang didapat dari kabupaten kota lebih banyak dibandingkan insentif yang diberi dari provinsi,” ucapnya.
Untuk itu, Bobby meminta bupati dan wali kota membuat catatan apa saja yang harus diperbaiki ke depannya.
“Selain tadi perizinan dasar yang dipercepat atau akselearasi, kira-kira insentif apa untuk meningkatkan investasi di daerah bapak-ibu semua. Ketika investasi sudah masuk, investasi bisa jalan dengan baik, semua indikator tadi akan menarik semuanya,” kata Bobby.
Terkait hal ini, Bobby mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk dapat berpikir atau mengeluarkan gagasan yang kreatif. Hal ini dilakukan agar tidak hanya mengandalkan APBD.
Sementara itu, ia juga meminta izin kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni untuk diberikan keleluasaan dalam melaksanakan alternatif pembayaran.
“Selebihnya, ayo kerjanya lebih kreatif lagi bukan hanya mengandalkan APBD. Izin, Pak Fatoni kalau boleh bisa diberikan keluasan alternatif pembiayaan. Atau mungkin kami bisa lebih ‘lasak’ lagi kalau bahasa Medannya dalam melakukan pembangunan,” ucapnya.
Di samping itu, ia mencontohkan terkait skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang cukup lambat agar dipercepat pergerakannya.
“Misal skema KPBU kami pernah melaksanakannya tapi lama sekali. Kalau hal ini disingkatkan, kami tidak akan teriak dan ngemis dana pusat sebesar-besarnya. Tapi ketika alternatif pembiayaan bisa digaungkan, jalan keluar dari efisiensi kami akan bisa lebih mengeluhnya bukan efisiensi lagi ke depan,” pungkasnya. (detik)
