seputar-Jakarta | Timnas paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengungkapkan ada rencana para kepala desa (kades) di kawasan Sumatera dan Kalimantan yang memobilisasi warganya supaya tak ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan Pilpres 2024 pada Rabu (14/2/2024) esok.
Ketua Tim Hukum Timnas paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir mengatakan para kepala desa dan aparaturnya itu kemudian akan mencoblos kertas suara di TPS untuk kandidat tertentu.
Sorot Politik: Timnas AMIN Temukan Modus Kades Minta Warga Tak ke TPS
“Laporannya sampai saat ini sudah masuk ke kami seperti ini. Dengan memberikan imbalan uang, kades itu meminta untuk supaya mereka tidak datang ke TPS. Sementara, kertas suaranya dicoblos semua oleh kades atau perangkatnya untuk calon tertentu,” kata Ari di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta, Selasa (13/2/2024).
“Kalau ini kejadiannya di Papua, namanya Noken. Ada aturannya. Tapi, ini bukan di Papua,” tambahnya.
Ari enggan merinci di provinsi atau kabupaten/kota di Sumatera dan Kalimantan mana rencana ini akan dijalankan. Ia hanya mengatakan skenario ini dapat terjadi di desa-desa yang lemah pengawasannya.
“Jadi begitu melalui cara di desa-desa yang minim pengawasan, kades meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS,” kata dia.
Kemudian, Ari merinci terdapat mobilisasi kepala desa melakukan politik uang sebelum pencoblosan. Kondisi ini dapat dilakukan di desa-desa yang memiliki pengawasan relatif baik.
Sudah dilaporkan ke Bawaslu wilayah
Ari mengatakan pelbagai rencana pengerahan kades tersebut sudah dilaporkannya ke Bawaslu setempat. Namun belum ada tindak lanjut dari pihak Bawaslu.
“Ini kita sudah melaporkan ke Bawaslu daerah dan KPUD. Belum ada tanggapan,” kata dia.
Tak hanya kepala desa, Ari mengatakan potensi kecurangan dapat dilakukan boleh petugas KPPS dengan berbagai modus. Semisal melakukan mobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggelembungan hingga pengurangan suara .
“Lalu ini juga sudah modus yang sudah setiap pemilu dilakukan, ini akan dilakukan lagi, yakni melakukan pertukaran kotak hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu,” kata Ari. (cnnindonesia)
