seputar – Jakarta | Anggota TNI, Polri hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2024.
Hal itu diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada.
Sorot Politik: TNI, Polri, PNS Harus Mundur Ditetapkan Jadi Calon Kepala Daerah
“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan,” demikian bunyi pasal tersebut dikutip Jumat (17/5).
Tak hanya itu, UU Pilkada juga mengatur pejabat BUMN atau BUMD harus berhenti dari jabatannya jika ingin maju Pilkada 2024. Aturan serupa juga berlaku untuk para anggota DPR, DPD, DPRD harus mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin ikut Pilkada.
“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia,” bunyi Pasal 70 ayat (1) huruf b.
UU Pilkada juga mengatur syarat pencalonan kepala daerah lainnya seperti kandidat harus berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Kemudian kandidat harus berusia minimal 30 tahun untuk level calon gubernur, dan 25 tahun untuk level calon wali kota atau bupati.
Sebelumnya beredar kabar anggota polri aktif yakni Wakapolda Aceh Brigjen Pol Armia Fahmi mendaftar jadi bakal calon Bupati Aceh Tamiang, Aceh pada gelaran Pilkada 2024.
Berkas pendaftaran Armia sudah diserahkan langsung ke kantor DPP Partai Aceh di Banda Aceh, Kamis (16/5).
Armia mengaku masih aktif di Polri dan akan pensiun pada Oktober 2024 mendatang. Soal pencalonan dan pensiun, hal itu juga sudah disampaikan Armia ke Mabes Polri. (CNN)
