seputar-Medan | Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara mencatat total penyaluran kredit bank umum di Sumatera Utara sampai Agustus 2023 mencapai Rp250,27 triliun, masih menunjukkan penurunan sebesar -1,24 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, namun demikian posisi saat ini sudah menggambarkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding bulan sebelumnya yang terkontraksi cukup dalam (Juli 2023: -4,85 persen yoy).
“Sektor perbankan di Sumatera Utara menunjukkan stabilitas konsisten dengan modal yang kokoh dan likuiditas yang memadai, dengan peran intermediasi yang sedikit terbatas namun mulai menunjukkan peningkatan,” kata Kepala Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Bambang Mukti Riyadi di Medan, Sabtu (21/10/2023).
.
Untuk penyaluran kredit masih didominasi oleh kredit produktif dengan porsi sebesar 70,68 persen dengan pertumbuhan sebesar -4,85 persen yoy yang meskipun masih terkontraksi, namun telah meningkat dibandingkan pertumbuhan di Juli 2023 sebesar -9,25% persen yoy,”
Berita Ekonomi: Total Penyaluran Kredit Bank Umum di Sumut Mencapai Rp250,27 Triliun
Terkontraksinya pertumbuhan dipengaruhi oleh distribusi kredit di sektor kelapa sawit (perkebunan dan pengolahan) yang lebih moderat sepanjang tahun 2023, namun mulai menunjukkan perbaikan signifikan pada Agustus 2023 khususnya pada sektor pengolahan sawit (minyak goreng) yang bertumbuh positif sebesar 5,08 persen yoy setelah sebelumnya terkontraksi cukup dalam pada Juli 2023 sebesar -13,78 persen yoy.
“Hal ini mengindikasikan aktivitas dunia usaha di sektor pengolahan sawit mulai melakukan ekspansi setelah sebelumnya berada dalam fase wait and see,”sebut Bambang.
Bambang bilang, dalam upaya untuk mendukung pembiayaan dan meningkatkan kualitas industri kelapa sawit di Sumatera Utara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Bank Sumut dan Himbara secara rutin dalam setiap triwulan melakukan business matching guna mengeksplorasi potensi kerja sama antara petani kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
“Upaya memperluas akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,”ujarnya.
Banbang menjelaskan, penyaluran kredit kepada UMKM di Sumatera Utara mencapai Rp76,24 triliun dan terus melanjutkan tren pertumbuhan yang meningkat hingga mencapai 13,09 persen yoy. Andil kredit UMKM terhadap total kredit juga sudah melewati target yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 30 persen (Agustus 2023: 30,46 persen, meningkat cukup substansial dibandingkan Agustus 2022 yang tercatat 26,60 persen).
Selanjutnya, penyaluran kredit konsumtif terus melanjutkan tren pertumbuhan sebesar 7,88 persen yoy (meningkat dibanding Juli 2023: 7,55 persen yoy). Kondisi ini ditopang oleh penyaluran kredit multiguna yang memiliki porsi terbesar diantara jenis konsumtif lainnya (Agustus 2023: 16,42 persen) yang bertumbuh sebesar 6,53 persen yoy. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit kendaraan bermotor yang bertumbuh sebesar 10,61 persen yoy, diikuti dengan kredit rumah tinggal yang bertumbuh 10,24 persen yoy.
Sedangkan, kualitas kredit perbankan tetap terjaga pada tingkat yang aman, dengan rasio non performing loan (NPL) net sebesar 0,79 persen (Juli 2023: 0,81 persen) dan NPL gross sebesar 2,04 persen (Juli 2023: 2,09 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi terkait pandemi Covid-19 terus mengalami penurunan sebesar Rp36 miliar dibanding bulan sebelumnya menjadi Rp8,98 triliun (Juli 2023: Rp9,33 triliun), menandakan kinerja debitur yang semakin baik seiring dengan pemulihan dunia usaha.
Kemudian Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama tahun 2023 bertumbuh terbatas namun mulai menunjukkan peningkatan. Hingga Agustus 2023, total DPK yang terkumpul mencapai Rp308,92 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 3,74 persen yoy. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan simpanan Deposito sebesar 8,72 persen yoy. Secara struktur, porsi jenis simpanan terbanyak terdapat dalam bentuk tabungan (44,15 persen), diikuti dengan deposito (38,64 persen), lalu giro (17,21 persen).
“Ketersediaan dana yang cukup dalam sektor perbankan dengan pusat operasi di Sumatera Utara pada bulan Agustus 2023 menunjukkan tingkat likuiditas yang terjaga,”sebut Bambang.
Bambang menambahkan, rasio antara Alat Likuid dan Deposito Non-Core (AL/NCD) serta Alat Likuid dan Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) meningkat masing-masing menjadi 113,83 persen (Juli 2023: 120,10 persen) dan 23,98 persen (Juli 2023: 25,18 persen), jauh melampaui ambang batas yang ditentukan sebesar 50 persen dan 10 persen. Hal ini menandakan tingkat kesiapan yang sangat baik untuk mengatasi kebutuhan transaksi masyarakat di Sumatera Utara.
Ketahanan modal juga tetap solid, terlihat dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang semakin kuat menjadi 28,27 persen (Juli 2023: 27,66 persen). Situasi ini mengindikasikan bahwa jumlah modal perbankan masih mencukupi dalam menghadapi risiko potensial.
Selain itu, risiko yang berkaitan dengan suku bunga juga mengalami penurunan seiring dengan menurunnya yield Surat Berharga Negara (SBN), karena peluang kenaikan Fed Fund Rate (FFR) di Amerika Serikat semakin terbatas.
Karenannya lanjut Bambang, OJK menilai sektor jasa keuangan di Sumatera Utara sampai data Agustus tercatat tetap terjaga stabil dengan permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai serta kinerja intermediasi yang baik, di tengah masih tingginya ketidakpastian pada perekonomian dan pasar keuangan global.
Pada triwulan II 2023, perekonomian Sumatera Utara terpantau bertumbuh sebesar 5,19 persen yoy (meningkat dibandingkan triwulan 1 2023: 4,87 persen yoy). Hal ini terutama ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan konsumsi pemerintah yang mulai melanjutkan berbagai proyek infrastruktur daerah dan proyek strategis nasional.
Begitupun, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, seperti tertahannya permintaan ekspor dan koreksi harga komoditas unggulan Sumatera Utara dampak perlambatan ekonomi global, pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respon dari ketatnya pasar tenaga kerja, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik.
Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung, stabilitas sistem keuangan di Sumatera Utara tetap dapat terjaga baik dengan buffer permodalan dan likuiditas perbankan yang diperkirakan mampu menyerap risiko yang muncul. OJK juga telah meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk terus membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang bersumber dari perekonomian global ke depan.
“OJK juga mendukung pemulihan dan pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Sumatera Utara. Berbagai upaya dilakukan OJK dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat kapasitas UMKM, diantaranya dengan program digitalisasi dan program perluasan akses pembiayaan,”tutup Bambang.(Siong)
