Jakarta, SeputarSumut – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan pengumuman mendadak yang menyatakan bahwa ruang udara di atas dan sekitar Venezuela harus dianggap “tertutup sepenuhnya.” Pengumuman ini disampaikan tanpa ada detail atau penjelasan tambahan, dan segera memicu kekhawatiran serta kebingungan di ibu kota Caracas di tengah peningkatan tekanan dari Washington terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Dalam unggahan di platform Truth Social pada Sabtu (29/11) waktu setempat, Trump menegaskan pesannya. “Kepada seluruh maskapai, pilot, pengedar narkoba, dan pelaku perdagangan manusia, mohon anggap RUANG UDARA DI ATAS DAN SEKITAR VENEZUELA TERTUTUP SEPENUHNYA,” tulisnya, seperti yang dilaporkan oleh Reuters.
Dunia Internasional: Trump Tutup Ruang Udara Venezuela!
Reaksi terkejut datang dari sejumlah pejabat AS yang dihubungi oleh Reuters, yang mengaku tidak mengetahui adanya rencana operasi militer AS untuk memberlakukan penutupan ruang udara di Venezuela. Baik Pentagon maupun Gedung Putih hingga kini masih belum memberikan komentar atau penjelasan lanjutan mengenai pernyataan presiden tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Venezuela langsung melayangkan kecaman keras terhadap tindakan Trump melalui pernyataan resmi. Mereka mengecam langkah tersebut sebagai ancaman kolonialis yang dinilai bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Mereka menyebut pengumuman Trump adalah tindakan bermusuhan, sepihak, dan sewenang-wenang yang tidak sejalan dengan hukum global.
Seorang purnawirawan letnan jenderal yang pernah memimpin zona larangan terbang di Irak utara pada 1998-1999, David Deptula, berpendapat bahwa pengumuman yang dikeluarkan oleh Trump justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Menurutnya, implementasi larangan terbang di Venezuela mungkin akan memerlukan perencanaan dan sumber daya yang signifikan, yang mana semua itu sangat bergantung pada tujuan spesifik dari penutupan ruang udara tersebut.
Pemerintahan Trump sendiri telah lama mempertimbangkan berbagai opsi untuk Venezuela. Washington menuduh Maduro terlibat dalam penyelundupan narkoba yang mereka anggap menyebabkan kematian warga Amerika, tuduhan yang berulang kali dibantah keras oleh Maduro. Reuters juga melaporkan bahwa salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan AS adalah upaya untuk menggulingkan Maduro dari kekuasaan.
Dikabarkan, Militer AS saat ini sudah bersiap untuk memasuki fase operasi baru setelah penempatan besar-besaran di kawasan Karibia. Hal ini menyusul hampir tiga bulan serangan yang ditujukan terhadap kapal-kapal yang dicurigai mengangkut narkoba di lepas pantai Venezuela. Selain itu, Trump juga telah memberikan izin untuk operasi rahasia CIA di negara tersebut.
Menyikapi perkembangan ini, Maduro, yang menjabat sejak tahun 2013, menuduh Trump memiliki keinginan untuk menjatuhkannya dan bersikeras bahwa rakyat serta militer Venezuela akan melawan setiap upaya tersebut. Trump juga sempat mengatakan kepada anggota militer AS bahwa Amerika Serikat akan segera meluncurkan operasi darat guna menghentikan para tersangka pengedar narkoba yang beroperasi dari Venezuela.
Pengumuman Trump sontak memicu kekhawatiran di kalangan warga Caracas. Manuel Romero, seorang asisten juru masak, mengungkapkan, “Saya rasa ini tidak adil karena orang perlu bepergian untuk bekerja, berbisnis, atau menemui keluarga, dan kami warga Venezuela tidak bersalah atas situasi ini.”
Carmen Castillo, seorang pengacara, juga menyampaikan keprihatinannya bahwa banyak warga yang terancam terisolasi dari keluarga mereka di luar negeri, terutama menjelang musim liburan. “Kami seperti terkurung, di Caracas, di Venezuela. Tentu saja ini berpengaruh pada kami,” ujar Castillo.
Secara tegas, Pemerintah Venezuela menuduh AS mempertunjukkan ambisi kolonial di kawasan Amerika Latin. Mereka juga meminta komunitas internasional untuk menolak keras apa yang mereka sebut sebagai tindakan agresif yang tidak bermoral tersebut.
Negara sekutu Venezuela, Iran, juga turut mengecam langkah yang diambil oleh Trump. Iran, yang sebelumnya pernah menjadi sasaran serangan AS tahun ini, menyebut tindakan Trump sebagai “pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan ancaman bagi keselamatan penerbangan global.”
Lebih lanjut, Pemerintah Venezuela juga mengklaim bahwa pengumuman Trump secara sepihak menghentikan penerbangan deportasi migran. Penerbangan ini, yang dalam beberapa bulan terakhir telah memulangkan hampir 14 ribu warga Venezuela dari AS, biasanya beroperasi dua kali seminggu di tengah pengetatan kebijakan imigrasi oleh pemerintahan Trump.
Meskipun kerap muncul di televisi bersama para pejabat seniornya untuk menuduh AS sebagai kekuatan imperialis, Maduro dan jajarannya secara teratur menghindari penyebutan nama Trump secara langsung. Hal ini, menurut sumber diplomatik, diyakini sebagai upaya untuk meredakan potensi eskalasi. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang dahulu sering menjadi sasaran kecaman, kini juga jarang disebutkan.
Peningkatan patroli keamanan terlihat di negara bagian Sucre di timur laut Venezuela. Hal ini dipicu oleh serangan AS terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba. Menurut kesaksian dari empat penduduk dan seorang pengunjung, peningkatan patroli yang dilakukan oleh aparat dan pendukung partai berkuasa menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Dalam beberapa pekan terakhir, sinyal GPS di beberapa wilayah Venezuela juga dilaporkan mengalami gangguan. Kejadian ini beriringan dengan peningkatan aktivitas militer yang dilakukan oleh AS di kawasan tersebut.
Pernyataan Trump ini muncul setelah Badan Penerbangan AS (FAA) mengeluarkan peringatan pada pekan sebelumnya. FAA menyebutkan bahwa maskapai internasional berhadapan dengan “situasi berbahaya” ketika melintasi Venezuela, diakibatkan oleh kondisi keamanan yang memburuk dan meningkatnya aktivitas militer di negara itu.
Menyikapi peringatan FAA tersebut, pemerintah Venezuela telah mencabut izin operasi enam maskapai internasional besar. Maskapai-maskapai ini sebelumnya sudah menangguhkan penerbangan mereka ke negara tersebut pasca-peringatan dari FAA.(*/cnni)
