Jakarta, SeputarSumut – Rencana pemutihan tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang disiapkan oleh pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi masalah utang lama. Upaya ini diapresiasi oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, sebagai langkah realistis.
Ali Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 23 juta peserta yang masih menunggak iuran dengan total nilai utang secara keseluruhan melampaui Rp10 triliun.
Lintas Nasional: Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp10 Triliun, Pemerintah Siapkan Pemutihan
“Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen,” jelas Ali di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, pada hari Sabtu (18/10), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Ali Ghufron, upaya penagihan terhadap peserta yang benar-benar tidak mampu melunasi tunggakan akan sia-sia, meskipun terus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Bagi yang tidak mampu ini, meskipun ditagih-tagih dengan peraturan perundangan yang sekarang enggak akan keluar, memang enggak mampu, uangnya enggak ada,” tegas Ali Ghufron.
Oleh karena itu, Ali Ghufron mendukung rencana pemutihan tersebut karena memberikan kesempatan baru bagi peserta untuk memulai kepesertaan tanpa dibebani utang lama.
“Lebih baik ‘fresh’ ya, diulangi lagi nanti mulai dari nol. Yang sudah dia punya utang-utang itu dibebaskan,” tambahnya.
Keputusan final mengenai rencana pemutihan tersebut, lanjut Ali, bakal diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) setelah pembahasan di tingkat pemerintah selesai.
“Kalau enggak Presiden, ya Pak Menko PM, tetapi intinya saya kira itu bagus,” pungkas Ali Ghufron.
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa pemerintah masih melakukan penghitungan dan verifikasi terkait rencana pemutihan tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Sedang kita hitung semua ya, baik kriteria, kemudian jumlah, karena misalnya ada data yang harus kita verifikasi karena ternyata perubahan dari kelas tertentu ke kelas tertentu tapi masih ada tunggakan di kelas yang lama,” ujar Prasetyo di Jakarta, Jumat (17/10).
Prasetyo berharap kebijakan pemutihan ini dapat direalisasikan dalam tahun ini setelah seluruh proses verifikasi dan penghitungan selesai.(*/cnni)
