Medan, SeputarSumut – Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian nota jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Perubahan APBD 2025 digelar di ruang sidang DPRD Kota Medan, Senin (8/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen didampingi para Wakil Kota Rajudin Sagala, Zulkarnaen Hadi Suhendra dan diokuti sejumlah anggota DPRD Kota Medan.
Info Medan: Wali Kota Medan Jawab Pandangan Fraksi-Faksi DPRD Terkait Ranperda PAPBD 2025
Wali Kota Medan Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap secara bergantian membacakan nota jawaban. Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota menegaskan pentingnya percepatan pelantikan pejabat definitif untuk mendukung program prioritas kota.
“Pengangkatan pejabat struktural segera dilakukan dengan prinsip the right man on the right place. Kami ingin birokrasi bekerja dengan integritas tinggi dan profesionalisme,” ujarnya.
Menjawab Fraksi PKS, pemerintah menekankan komitmen serius mengatasi banjir dengan pendekatan kawasan. “Penanganan banjir tidak bisa parsial, tetapi harus satu kesatuan sistem. Kami berkoordinasi dengan kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota pendamping, disertai gotong royong rutin antar-OPD,” jelasnya.
Kepada Fraksi Gerindra, Wali Kota menegaskan visi pembangunan jangka panjang menuju Medan 2045, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kami berkomitmen meningkatkan fasilitas kesehatan modern di Medan Utara, memenuhi tenaga kesehatan berkualitas, sekaligus memeratakan sarana pendidikan agar berkeadilan. Ini bagian dari fondasi Medan 2045,” tegasnya.
Sementara itu, menjawab Fraksi Golkar, Pemko Medan menyatakan tetap optimis mencapai target PAD meski realisasi semester pertama masih 38,40 persen. “Kami yakin capaian PAD hingga akhir tahun bisa optimal, melalui intensifikasi dan perluasan basis wajib pajak,” katanya.
Kepada Fraksi NasDem, pemerintah menekankan keberpihakan terhadap UMKM. “Pelatihan SDM, bantuan alat produksi, dan kemudahan perizinan terus kami jalankan agar UMKM bisa tumbuh legal, aman, dan berdaya saing,” ujar Wali Kota.
Fraksi PSI juga mendapat jawaban tegas soal target pendapatan. Pemerintah menekankan penguatan digitalisasi dan evaluasi kinerja OPD.
“Dengan digitalisasi, pengawasan wajib pajak, serta evaluasi rutin, kami pastikan pembangunan tetap merata meski pendapatan daerah menurun,” jelasnya.
Adapun kepada Fraksi Demokrat, Pemko menegaskan pentingnya optimalisasi potensi pajak melalui pelayanan yang lebih baik. “Digitalisasi dan perbaikan pelayanan pajak akan terus kami lakukan. Tapi kami juga hati-hati agar target PAD realistis, tidak ambisius tanpa dukungan teknis,” tutur Wali Kota.
Secara keseluruhan, jawaban eksekutif ini memperlihatkan komitmen Pemko Medan dalam mengelola keuangan daerah secara realistis, membangun infrastruktur berkelanjutan, meningkatkan pelayanan publik, dan berpihak pada masyarakat kecil melalui pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi.
Rapat paripurna ini juga menjadi momentum yang memperlihatkan kekompakan pimpinan daerah. Wali Kota dan Wakil Wali Kota hadir bersama, saling melengkapi dalam menyampaikan nota jawaban. Kebersamaan keduanya memberi pesan kuat bahwa roda pemerintahan di Kota Medan dijalankan dengan sinergi dan semangat kolaborasi demi kepentingan warga.(BEN)
