Medan, SeputarSumut – Pemerintah didorong oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, untuk mengkaji secara de facto seluruh warga terdampak bencana di Sumut agar dapat menempati hunian sementara secara tepat sasaran.
“Pemerintah harus mengkaji secara de facto, baik dari data kepala desa maupun dinas pendidikan dan pencatatan sipil di setiap daerah terdampak. Hunian sementara ini harus ditempati oleh warga yang benar-benar terdampak secara tepat sasaran,” katanya pada Mistar, Sabtu (3/1/2025).
Sorot Politik: Zeira Salim Dorong Huntara Tepat Sasaran
Optimalisasi pemanfaatan hunian sementara bagi seluruh masyarakat terdampak juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut tersebut. Hal ini ditekankan karena tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar masyarakat agar bisa segera keluar dari posko pengungsian.
“Taraf kehidupan ratusan hingga ribuan masyarakat yang saat ini masih mengungsi harus benar-benar diperhatikan ke depannya. Saat ini mereka membutuhkan hunian sementara untuk ditempati, sampai nantinya mendapatkan lokasi hunian tetap sebagai pengganti rumah yang rusak akibat dilanda bencana,” ucapnya.
Data yang komprehensif mengenai masyarakat terdampak harus segera dipersiapkan oleh pemerintah daerah menurut pandangannya. Langkah tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk nyata perhatian maksimal dari pemerintah kepada rakyatnya.
“Kehadiran hunian sementara harus menjadi dasar pendukung kembalinya semangat masyarakat. Kita semua ingin saudara-saudara kita di beberapa daerah Sumut yang dilanda bencana ini dapat segera pulih dan masalahnya teratasi,” ujarnya.
Pentingnya relokasi masyarakat dari lokasi hunian lama yang terkena dampak bencana juga ditekankan olehnya. Hal ini dianggap sebagai bagian krusial dalam upaya mengantisipasi terjadinya ancaman bencana susulan di masa depan.
“Intinya, relokasi permukiman warga sangat penting dilakukan. Lokasi hunian sementara maupun hunian tetap nantinya harus berjauhan dari titik terdampak banjir. Kita ingin masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban lagi ketika cuaca ekstrem melanda,” tuturnya.
Banyaknya permukiman warga yang sudah tertimbun lumpur, tanah, serta material sisa banjir bandang dan longsor menjadi dasar penilaiannya saat ini. Kondisi tersebut membuat lokasi lama dinilai sudah tidak layak lagi untuk ditempati.
“Kondisi permukiman dan hunian yang terdampak bisa kita lihat sendiri, bahkan diameter serta ukuran sungai di sana juga sudah berubah. Makanya saya tegaskan pentingnya relokasi total ke wilayah yang jauh lebih aman,” ucapnya.
Pemerintah diharapkan segera menyiapkan hunian tetap bagi masyarakat melalui kajian wilayah yang mendalam agar bebas dari zona rawan bencana.
“Saran kita ke depan harus ada lokasi yang lebih aman, agar bencana susulan dapat dihindari, mengingat kemarin baru saja terjadi banjir susulan di Tapteng. Harapan kita, relokasi untuk hunian tetap tidak didirikan di lokasi terdampak kemarin, melainkan di tempat yang benar-benar zona aman,” ucapnya.(*/mst)
